INDOPOSCO.ID – Munculnya lagu plesetan yang dinyanyikan mahasiswa dalam sejumlah demonstrasi belakangan dinilai bukan sekadar ekspresi kreativitas di jalanan. Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio melihatnya sebagai sinyal kuat mengenai keresahan publik terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan semakin berat.
Pria yang akrab disapa Hensa itu menilai pemerintah perlu lebih peka membaca pesan-pesan yang disampaikan masyarakat, termasuk melalui simbol budaya populer seperti lagu.
“Ada syair lagu yang dipopulerkan oleh seorang pemimpin agama ternama yang sayup-sayup mulai kembali terdengar, terakhir di (saat) demo mahasiswa belakangan ini. Menurut saya pemerintah harus menangkap ini sebagai sinyal bahwa masyarakat mulai merasa ekonomi saat ini semakin menekan mereka,” ujar Hensa melalui gawai, Selasa (23/6/2026).
Lagu yang dimaksud merupakan plesetan dari “Naik-naik ke Puncak Gunung” yang pernah dipopulerkan Habib Rizieq Shihab pada 2017 sebagai kritik terhadap kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat.
Dalam versi yang dinyanyikan, liriknya berbunyi: “Naik, naik, BBM naik. Tinggi, tinggi sekali. Naik, naik, pajak pun naik. Tinggi, tinggi sekali. Naik, naik, listrik pun naik. Tinggi, tinggi sekali. Naik, naik, cabai pun naik. Tinggi, tinggi sekali. Kiri-kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri-kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara.”
Menurut Hensa, substansi dalam syair tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata meskipun dikemas melalui lagu anak-anak.
“Penguasa, pemerintah, gak boleh menganggap remeh isi pesan yang ada di syair itu, karena mereka mengucapkan tentang kenyataan hari ini, tentang BBM, harga BBM yang naik, tentang tarif listrik yang naik, tentang harga cabai yang naik, tentang ada rakyat yang sengsara. Jadi, jangan diremehkan syairnya, karena kuat sekali pesannya,” jelas Hensa.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu juga menyoroti anggapan bahwa kenaikan harga bahan bakar hanya berdampak pada kelompok tertentu karena menyangkut BBM non-subsidi. Menurutnya, pandangan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan.
“Walaupun yang naik adalah BBM non Subsidi, tapi banyak digunakan oleh kelas menengah, jadi pasti sedikit banyak akan berpengaruh kepada ekonomi rakyat kelas menengah, maka dari itu jangan dianggap remeh,” terangnya.
Lebih lanjut, Hensa menilai pemerintah seharusnya tidak membedakan kepentingan masyarakat berdasarkan kategori ekonomi. Efek dari tekanan terhadap kelompok menengah, kata dia, pada akhirnya dapat merambat ke lapisan masyarakat lainnya.
“Kan ada yang bilang bahwa itu yang naik kan BBM non subsidi, orang kaya yang menikmati, ya enggak gitu juga. Rakyat mah rakyat aja, kan kelas menengah juga pasti akan berpengaruh ke kelas yang di bawahnya, kecuali pemerintah emang enggak peduli,” kata penulis buku Riah Riuh Komunikasi itu.
Di akhir pernyataannya, Hensa mendorong pemerintah untuk segera merespons keresahan yang berkembang di masyarakat melalui kebijakan yang mampu menjaga daya beli dan stabilitas harga.
“Daripada mengabaikan suara rakyat, lebih baik pemerintah turun langsung mendengar aspirasi dan mencari solusi yang tepat, seperti menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan meringankan beban masyarakat,” tambahnya. (her)
