INDOPOSCO.ID – Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 sebesar 5,8–6,5 persen dinilai tak cukup hanya dikejar lewat angka-angka makro. Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengingatkan pemerintah agar APBN benar-benar menjadi instrumen yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah.
Ketua Komite IV DPD RI, Nawardi menegaskan, pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 harus mampu menjawab tantangan ekonomi global sekaligus memastikan kebijakan fiskal berpihak kepada masyarakat.
“DPD RI memandang APBN bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat ekonomi daerah, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata. Karena itu, setiap kebijakan ekonomi dan fiskal harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan daerah,” ujar Nawardi dalam keterangan, Selasa (23/6/2026).
Ia mengingatkan, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti pemerataan manfaat. APBN diharapkan lebih berpihak kepada sektor-sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah, seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi desa.
Dia juga menyoroti berbagai risiko yang dapat mengganggu pencapaian target ekonomi 2027. Mulai dari ketidakpastian ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah, potensi kenaikan biaya utang, hingga menyempitnya ruang fiskal pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami mendorong pemerintah menyusun peta risiko fiskal yang transparan. Langkah ini dinilai penting agar program prioritas nasional, transfer ke daerah, serta pelayanan publik tetap berjalan optimal, meski menghadapi tekanan ekonomi global,” terangnya.
Menjawab hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah tekanan global. Menurutnya, pada triwulan I 2026 ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen secara tahunan, menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN dan G20.
“Inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen. Sementara surplus neraca perdagangan telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut,” katanya.
“Capaian ini mencerminkan fundamental ekonomi yang tetap kuat meski dihadapkan pada ketidakpastian global,” imbuhnya. (nas)
