INDOPOSCO.ID – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali memunculkan kekhawatiran terhadap sektor kesehatan nasional. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah agar mewaspadai potensi kenaikan harga hingga gangguan pasokan obat akibat tingginya ketergantungan industri farmasi terhadap bahan baku impor.
Peringatan ini disampaikan Netty menyusul pengakuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai tekanan yang dihadapi industri farmasi dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut dipicu meningkatnya harga bahan baku obat yang sebagian besar masih didatangkan dari luar negeri.
“Obat merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan tekanan ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar tidak berujung pada kenaikan harga yang memberatkan masyarakat atau bahkan menimbulkan kelangkaan obat,” kata Netty dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
Netty mengapresiasi langkah BPOM yang memberikan kemudahan serta pendampingan kepada industri farmasi dalam mencari alternatif sumber bahan baku dari negara lain guna menjaga keberlangsungan produksi obat.
Meski demikian, menurut politisi PKS tersebut, upaya tersebut masih bersifat jangka pendek. Ia menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah yang lebih strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku obat.
“Persoalan yang kita hadapi saat ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap bahan baku impor masih menjadi titik lemah sistem farmasi nasional. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat kemandirian industri farmasi dalam negeri,” ujarnya.
Netty menekankan pentingnya penguatan ekosistem industri bahan baku obat nasional. Langkah itu meliputi pengembangan riset, peningkatan investasi, pemberian insentif industri, hingga memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pelaku usaha.
Menurutnya, ketahanan kesehatan nasional tidak hanya ditentukan oleh jumlah fasilitas kesehatan maupun tenaga medis, tetapi juga kemampuan negara dalam menjamin ketersediaan obat yang aman, berkualitas, dan terjangkau.
“Ketahanan kesehatan nasional juga ditentukan oleh kemampuan negara menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Netty mengingatkan agar berbagai kebijakan relaksasi dan percepatan perizinan yang diberikan kepada industri farmasi tetap mengedepankan aspek keamanan, mutu, serta khasiat produk.
“Jangan sampai upaya menjaga pasokan justru mengurangi standar kualitas. Keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah melakukan pemantauan secara berkala terhadap harga dan ketersediaan obat-obatan esensial di rumah sakit, puskesmas, maupun apotek. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak menjadi korban gejolak ekonomi global dan gangguan rantai pasok internasional.
“Kita harus belajar dari berbagai krisis sebelumnya. Ketika pasokan terganggu, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat, terutama kelompok rentan dan pasien yang bergantung pada obat rutin setiap hari,” tuturnya.
Netty berharap kondisi pelemahan rupiah saat ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan farmasi nasional. Dengan demikian, Indonesia tidak terus-menerus rentan terhadap gejolak ekonomi maupun gangguan rantai pasok global.
“Jangan sampai setiap kali rupiah melemah atau terjadi konflik global, masyarakat kembali dihantui kenaikan harga dan ancaman kelangkaan obat. Kemandirian farmasi harus menjadi agenda strategis nasional,” pungkasnya.(nas)
