INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, mendorong pemerintah untuk mempercepat program transisi dari kompor gas berbahan bakar LPG ke kompor listrik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang selama ini membebani anggaran negara, terutama di tengah gejolak harga energi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung DPR RI, Senin (15/6/2026), Eddy menegaskan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mendorong penggunaan kompor listrik jauh lebih kecil dibandingkan besarnya dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk subsidi dan impor LPG setiap tahun.
“Indonesia masih mengimpor sekitar 75 hingga 80 persen kebutuhan LPG nasional. Harga LPG juga sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah dunia yang fluktuatif,” ujar Eddy.
Menurutnya, percepatan penggunaan kompor listrik dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran negara akibat tingginya ketergantungan pada energi impor.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program kompor listrik. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan konsumsi LPG impor dan memperluas pemanfaatan energi domestik.
“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya LPG, tetapi juga kompor listrik, CNG, dan berbagai alternatif energi lainnya. Untuk program kompor listrik kami mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar,” kata Bahlil dalam rapat tersebut.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Bahlil meminta dukungan Komisi XII DPR RI dalam melakukan pendataan daerah yang paling membutuhkan bantuan kompor listrik. Dengan demikian, distribusi program dapat dilakukan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik pada RAPBN 2027. Anggaran tersebut akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) sebagai bagian dari upaya percepatan transisi energi nasional.
Pemerintah berharap berbagai program tersebut dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, serta mendukung target pengembangan energi bersih dan berkelanjutan di masa depan. (dil)
