INDOPOSCO.ID – Langkah efisiensi anggaran yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dipastikan tidak akan menyentuh program-program yang menjadi penopang kesejahteraan masyarakat. DPRD DKI Jakarta menegaskan berbagai bantuan sosial dan layanan dasar warga harus tetap menjadi prioritas di tengah tekanan fiskal yang sedang dihadapi ibu kota.
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini memang menuntut adanya penyesuaian belanja. Menurutnya, selain menghadapi defisit anggaran pembangunan, Jakarta juga terdampak berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH).
Pernyataan itu disampaikan Suhud usai Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Ketua DPRD DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2024-2029, Senin (8/6/2026).
“Defisitnya cukup besar. Mengharuskan Pemprov DKI Jakarta melakukan efisiensi terhadap anggaran yang ada,” ujar Suhud.
Meski demikian, ia menegaskan kebijakan penghematan anggaran tidak boleh mengorbankan program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. DPRD, lanjut Suhud, akan mengawasi secara ketat setiap langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah.
Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), subsidi pangan, hingga anggaran penanganan dan pencegahan banjir disebut sebagai sektor yang harus tetap terlindungi.
“Dewan ingin memastikan tidak ada pemotongan terhadap anggaran yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Suhud berpandangan efisiensi seharusnya diarahkan pada pos-pos belanja yang tidak memiliki dampak besar terhadap pembangunan maupun pelayanan publik. Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat dipenuhi meski ruang fiskal pemerintah daerah sedang mengalami tekanan.
“Itu kita pastikan tidak ada pemotongan dan tidak ada pengurangan,” tutur Suhud.
Di sisi lain, Suhud juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas skema pembiayaan pembangunan melalui berbagai inovasi pendanaan. Menurutnya, Jakarta memiliki kapasitas dan daya tarik yang cukup besar untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung pembangunan daerah.
“Jakarta memiliki banyak potensi pendanaan dan peluang kerja sama yang dapat dielaborasi bersama berbagai pihak. Sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan rutin,” tambahnya.
Ia menilai penguatan sumber pembiayaan alternatif menjadi salah satu strategi penting agar pembangunan tetap berjalan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap APBD. Karena itu, DPRD akan terus mengawal arah kebijakan anggaran agar tetap berpihak kepada kepentingan warga sekaligus mampu menjawab tantangan ekonomi yang berkembang.
Dengan kondisi fiskal yang semakin dinamis, pemerintah daerah dituntut semakin selektif dalam menentukan prioritas belanja. Bagi DPRD DKI Jakarta, perlindungan terhadap program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan anggaran. (her)
