INDOPOSCO.ID – Munculnya sejumlah kasus hukum yang menyeret pejabat pemerintahan dalam waktu berdekatan mendapat perhatian serius dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai peristiwa tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh pembantu Presiden agar tidak lengah dalam menjaga integritas dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
Sorotan publik mengarah pada kasus yang menimpa mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim. Menurut Saan, para pejabat yang dipercaya mengemban tugas strategis negara wajib menunjukkan standar profesionalisme yang tinggi.
“Tentu para pembantu Presiden itu harus benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmen keberpihakan dan kemauan yang begitu kuat dari Presiden Pak Prabowo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Politikus NasDem itu menegaskan, Presiden Prabowo Subianto selama ini berulang kali menyampaikan tekadnya untuk memerangi korupsi. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga negara seharusnya menjadikan komitmen tersebut sebagai pijakan utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Presiden selalu menegaskan dalam setiap kesempatan komitmennya untuk memberantas korupsi. Seharusnya para pembantunya memegang teguh apa yang menjadi komitmen itu dengan menjaga perilaku, integritas, kredibilitas, dan profesionalitasnya sebagai pembantu Presiden,” katanya.
Saan mengaku prihatin melihat sejumlah pejabat negara tersandung persoalan hukum hampir dalam waktu bersamaan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi catatan penting karena melibatkan figur yang berada di lingkaran pemerintahan dan memegang peran strategis dalam pelaksanaan program negara.
“DPR prihatin dan menyayangkan terkait berbagai kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Dalam waktu yang bersamaan kita mendapatkan kenyataan bahwa baik Wakil Menteri maupun Kepala BGN dan jajarannya terjerat berbagai masalah hukum,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Lebih jauh, ia menilai kasus-kasus tersebut tidak cukup dipandang sebagai kesalahan individu semata. Pemerintah, kata dia, perlu menjadikannya momentum untuk memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus memperketat sistem pengawasan internal agar potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih dini.
Menurut Saan, keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas integritas para penyelenggara negara. Oleh sebab itu, setiap pejabat publik dituntut menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja secara transparan dan akuntabel.
“Sekali lagi DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian maupun badan untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan Presiden dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi,” ujar legislator asal Dapil Jawa Barat VII itu.
Di sisi lain, DPR menyatakan dukungannya terhadap langkah aparat penegak hukum dalam memproses setiap perkara secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku. Saan berharap seluruh proses hukum dapat berjalan transparan, memberikan kepastian hukum, sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh penyelenggara negara.
Ia menegaskan bahwa mewujudkan pemerintahan yang bersih tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak, melainkan memerlukan komitmen kolektif dari seluruh elemen pemerintahan.
“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh jajaran pemerintahan menjaga integritas dan menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan masyarakat dan bangsa,” tambahnya. (her)
