INDOPOSCO.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong pemerintah mengevaluasi intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai frekuensi perjalanan yang tinggi perlu diimbangi dengan transparansi mengenai hasil dan tindak lanjut yang diperoleh Indonesia.
Mahfud mengatakan bahwa kunjungan kenegaraan merupakan bagian penting dari diplomasi dan tidak ada pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran perjalanan Presiden.
Ia bahkan menilai jumlah rombongan yang besar dalam lawatan Presiden merupakan hal yang wajar karena menyangkut kebutuhan protokoler dan administratif negara.
“Kalau anggarannya besar, itu tidak melanggar hukum. Presiden memang membutuhkan rombongan yang cukup besar dan itu sudah ada alokasi anggarannya,” ujar Mahfud dalam podcast di kanal YouTube-nya, Mahfud MD Official, dikutip pada Rabu (3/6/2026).
Meski demikian, Mahfud menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih terbuka kepada publik mengenai capaian dan tindak lanjut dari setiap kunjungan luar negeri yang dilakukan.
“Terlalu sering itu lalu dianggap boros. Sementara produknya apa? Follow up dari itu apa? Nah, itu yang perlu dijelaskan kepada rakyat,” katanya.
Mahfud juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam membuat komitmen dengan negara lain. Menurutnya, jangan sampai muncul kesepakatan internasional yang belum selaras dengan program pembangunan maupun kebijakan nasional yang telah direncanakan.
“Harus jelas akibatnya terhadap kebijakan di dalam negeri. Jangan sampai ada komitmen dengan negara lain, sementara di tempat kita sendiri programnya tidak ada atau belum direncanakan,” ujar Mahfud.
Karena itu, Mahfud mendukung agar frekuensi kunjungan luar negeri dievaluasi dan diimbangi dengan transparansi yang lebih baik kepada publik.
“Saya kira ya supaya dikurangkan frekuensinya dan transparansinya diperjelas,” tutup Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 itu.
Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal meminta Presiden Prabowo Subianto mengurangi frekuensi kunjungan kerja ke luar negeri dan lebih mendengarkan keluhan masyarakat terkait hal tersebut.
“Saya mewakili komunitas Hubungan Internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini,” kata Dino melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, pada Minggu (31/5/2026).
Dalam perhitungannya, dari seluruh pemimpin dunia, Prabowo tercatat telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri.
“Semenjak menjabat menjadi presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri,” jelas Dino.
Menurutnya, kemungkinan dalam 18 bulan ke depan Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya, padahal hal tersebut memakan biaya sangat besar.
“Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi untuk perangkat pendamping dan berbagai biaya lainnya. Dan satu perjalanan ke luar negeri itu bisa menghabiskan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah,” tambahnya. (her)
