INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa frekuensi kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri tidak bisa diukur atau dibatasi hanya berdasarkan jumlah perjalanan. Menurutnya, dinamika geopolitik global yang berkembang sangat cepat menuntut Presiden untuk bergerak lincah demi menjaga kepentingan nasional Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco menanggapi kritik yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, terkait intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo dalam beberapa waktu terakhir.
Dasco mengakui bahwa masukan terkait substansi kebijakan luar negeri dan perkembangan geopolitik merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan pemerintah. Namun, ia menilai perdebatan mengenai seberapa sering Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri bukanlah persoalan utama.
“Kalau masukan soal substansi geopolitik, tentu itu baik dan bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Tetapi kalau menyangkut frekuensi kunjungan, itu harus dilihat berdasarkan kebutuhan dan situasi yang berkembang,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut Ketua Harian Partai Gerindra tersebut, kondisi global saat ini memiliki dampak langsung terhadap situasi ekonomi, politik, hingga keamanan dalam negeri. Karena itu, Presiden membutuhkan ruang gerak yang cukup untuk menjalankan diplomasi dan membangun komunikasi dengan berbagai negara.
Ia menegaskan setiap kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden memiliki tujuan strategis dan disesuaikan dengan kepentingan nasional yang sedang dihadapi Indonesia.
“Presiden mempunyai strategi diplomasi tersendiri. Tidak bisa kemudian dibatasi harus sekian kali atau tidak boleh lebih dari sekian kali. Situasi internasional sangat dinamis,” katanya.
Dasco juga membantah anggapan bahwa Presiden terlalu lama berada di luar negeri. Menurutnya, selama ini kunjungan yang dilakukan berlangsung secara efisien, fokus pada agenda penting, dan segera diakhiri setelah tujuan diplomatik tercapai.
“Kalau kita lihat, kunjungan Presiden ke luar negeri itu relatif singkat. Beliau berangkat untuk membahas hal-hal yang penting, kemudian kembali lagi ke Indonesia,” ujarnya.
Terkait sejumlah agenda luar negeri yang terkesan mendadak, Dasco menilai hal itu merupakan konsekuensi dari perkembangan situasi internasional yang sering kali membutuhkan respons cepat dari kepala negara.
“Kalau ada kunjungan yang sifatnya mendadak, biasanya memang karena situasi yang mengharuskan Presiden segera hadir dan mengambil langkah diplomatik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dasco mengajak semua pihak untuk memberikan kritik dan masukan yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang hubungan internasional.
Menurutnya, fokus utama seharusnya berada pada hasil dan manfaat diplomasi yang diperoleh Indonesia, bukan semata-mata pada jumlah perjalanan yang dilakukan Presiden.
“Masukan yang substansial tentu akan selalu mendapat ruang. Tetapi kalau hanya memperdebatkan jumlah kunjungan atau lamanya waktu perjalanan, saya pikir itu bukan persoalan yang paling penting,” tegasnya.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyoroti tingginya intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai diplomasi internasional memang penting, namun tetap perlu memperhatikan efektivitas pelaksanaan serta keseimbangan dengan kebutuhan penanganan berbagai persoalan di dalam negeri.
Meski demikian, DPR menilai langkah diplomasi yang dilakukan Presiden merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia. (dil)
