INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas dari Fraksi PDI Perjuangan, menilai wacana penerapan penerapan e-voting (pemungutan suara elektronik) dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada belum menjadi hal yang mendesak untuk dibahas.
Menurut Giri, fokus utama Komisi II saat ini tertuju pada pembenahan aturan main dasar pemilu, bukan langsung melompat pada teknis pemungutan suara.
“E-voting adalah bagian terakhir tentang teknis, sekarang kita bicara aturan mainnya gimana,” kata Giri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
“Kalau aturan mainnya sudah ada kan isu-isu yang penting sekarang parlamentari thresholdnya, berapa besaran dapil, kemudian terbuka-tertutup ataupun mixed method itu kan menjadi pilihan-pilihan perdebatan antara partai-partai,” lanjut Giri.
Giri menambahkan bahwa selain ambang batas parlemen dan sistem proporsional, ada masalah krusial lain yang harus dituntaskan terlebih dahulu. Di antaranya adalah persoalan suara pemilih yang terbuang hingga strategi efektif untuk mengatasi praktik politik uang (money politik).
Setelah isu-isu substansial tersebut berhasil diselesaikan, barulah DPR dan penyelenggara pemilu bisa beralih membahas urusan teknis pelaksanaan.
“Kemudian berapa suara yang terbuang, bagaimana mengatasi money politik, setelah isu-isu itu kita bisa tuntaskan baru kita bicara teknis,” ujar Giri.
Lebih lanjut, jika infrastruktur dan kesiapan untuk menerapkan e-voting secara menyeluruh belum memadai, Giri mengusulkan opsi lain yang lebih realistis, yaitu penerapan e-counting (penghitungan suara elektronik).
Berbeda dengan e-voting yang memigrasikan seluruh proses pencoblosan ke sistem online, e-counting bertumpu pada penggunaan mesin untuk membantu manusia dalam menghitung surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kalau tidak mau e-voting ada e-counting, bagaimana mempercepat penghitungan, penghitungan dipercepat sehingga rekapitulasinya bisa lebih cepat. Ini kan teknis pelaksanaan, kalau kita tidak siap dengan e-voting, kita turunkan e-counting dulu,” imbuhnya.
Kendati demikian, Giri menegaskan bahwa apa pun teknologi yang nantinya dipilih, tujuan utamanya adalah melahirkan pemilu yang jujur dan bersih.
“Tapi kita dorong pemilu ini semakin transparan, semakin bisa dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan, sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat,” pungkasnya. (dil)
