oleh: Usni Hasanudin, Kaukus Muda Betawi
Tidak ada kota besar di dunia yang dapat bertahan tanpa identitas. Kemajuan dapat dibangun dengan modal, teknologi, dan investasi, tetapi karakter sebuah kota hanya lahir dari sejarah dan masyarakat yang membentuknya. Jakarta memiliki keduanya. Namun ironisnya, ketika kota ini makin bersemangat mengejar status sebagai kota global, perhatian terhadap masyarakat Betawi sebagai pemilik akar historis dan kultural Jakarta justru belum memperoleh tempat yang sepadan dalam arah pembangunan.
Setiap periode kepemimpinan Jakarta datang dengan janji yang hampir serupa, kota ini akan lebih cepat, lebih modern, lebih digital, dan lebih global. Infrastruktur dikebut, layanan publik dipercepat, investasi dibuka selebar-lebarnya agar Jakarta sejajar dengan kota-kota besar dunia. Namun di balik narasi kemajuan itu, ada satu pertanyaan mendasar yang jarang dijawab secara jujur, di mana posisi Betawi dalam arah baru Jakarta?
Setiap tanggal 22 Juni, Jakarta merayakan hari jadinya dengan gegap gempita. Ondel-ondel diarak, tanjidor dimainkan, pakaian adat Betawi dikenakan oleh para pejabat, dan berbagai panggung budaya digelar di sudut-sudut kota. Betawi ditampilkan sebagai wajah Jakarta.
Namun setelah perayaan selesai, pertanyaan yang tersisa sederhana, apa yang benar-benar dimiliki Betawi selain panggung seremoni?
Inilah paradoks terbesar Jakarta hari ini. Betawi diagungkan sebagai identitas kota, tetapi belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan. Betawi hadir dalam simbol, tetapi belum kuat dalam struktur kebijakan. Diakui sebagai warisan budaya, tetapi belum memperoleh ruang pengaruh yang memadai dalam menentukan arah pembangunan kota.
Jakarta terus bergerak menuju kota global. Gedung pencakar langit bertambah, investasi mengalir, kawasan bisnis berkembang, dan teknologi menjadi wajah baru pelayanan publik. Semua itu penting dan perlu. Namun pembangunan yang baik bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang siapa yang ikut tumbuh bersama pembangunan tersebut.
Pertanyaannya, apakah masyarakat Betawi ikut tumbuh bersama Jakarta? Jawabannya belum tentu.
Di berbagai wilayah yang selama puluhan tahun menjadi ruang hidup masyarakat Betawi, tekanan pembangunan terus berlangsung. Kampung-kampung Betawi menyusut, harga tanah melonjak, ruang hidup berubah fungsi, dan generasi mudanya makin sulit mempertahankan keterikatan dengan wilayah asalnya. Mereka mungkin tidak terusir secara fisik, tetapi perlahan tersingkir secara sosial, ekonomi, bahkan kultural. Yang lebih mengkhawatirkan, proses ini berlangsung tanpa perlindungan yang memadai.
Jakarta hingga kini belum menunjukkan keberanian politik yang cukup untuk menetapkan kampung-kampung adat Betawi sebagai kawasan budaya terlindungi yang memiliki kepastian hukum kuat dalam tata ruang kota. Akibatnya, keberadaan kampung-kampung tersebut lebih bergantung pada kekuatan pasar daripada keberpihakan negara.
Jika situasi ini terus dibiarkan, Jakarta mungkin masih memiliki budaya Betawi sebagai pertunjukan, tetapi kehilangan masyarakat Betawi sebagai komunitas hidup.
Kita sedang menyaksikan sebuah ironi, budaya dipromosikan, tetapi ruang hidup pemilik budaya tidak benar-benar dilindungi.
Persoalan yang sama terjadi dalam bidang pendidikan. Hampir semua orang sepakat bahwa Betawi adalah identitas Jakarta. Namun jika ditanya berapa jam pelajaran Bahasa Betawi yang wajib diajarkan di sekolah, berapa jumlah guru yang disiapkan secara khusus, atau bagaimana peta regenerasi budayanya, jawabannya sering kali tidak jelas. Betawi masih diperlakukan sebagai pelengkap kurikulum, bukan sebagai fondasi identitas daerah.
Padahal daerah lain telah melangkah jauh. Yogyakarta menjaga Bahasa Jawa melalui sistem pendidikan daerah. Bali mempertahankan bahasa dan adatnya melalui dukungan kelembagaan yang kuat. Jakarta justru masih berkutat pada seremoni kebudayaan yang berulang setiap tahun tanpa desain regenerasi yang terukur. Akibatnya, yang diwariskan sering kali hanya nostalgia.
Kita bangga menyebut diri orang Betawi, tetapi makin sedikit anak muda yang mampu berbahasa Betawi dengan baik, memahami sejarah kampungnya, atau mengenal tokoh-tokoh yang membentuk Jakarta sebelum menjadi megapolitan.
Ironisnya, Gubernur dan Wakil Gubernur lebih sering hadir dalam berbagai seremoni budaya lengkap dengan atribut Betawi pada hampir setiap acara resmi pemerintah daerah. Kehadiran itu tentu patut diapresiasi sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya Betawi.
Namun penghormatan simbolik tidak boleh berhenti pada panggung dan seremoni. Masyarakat Betawi membutuhkan keberpihakan yang lebih nyata dalam bentuk kebijakan yang melindungi ruang hidup, memperkuat pendidikan budaya, serta membuka ruang partisipasi dalam proses pembangunan kota.
Di sinilah kritik perlu diarahkan bukan hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada elite Betawi sendiri.
Selama ini terlalu banyak energi habis untuk perebutan pengaruh, jabatan organisasi, dan klaim representasi. Terlalu banyak yang berbicara atas nama Betawi, tetapi terlalu sedikit yang bekerja untuk masa depan Betawi.
Kita sering melihat organisasi bertambah, tetapi agenda bersama tidak bertambah. Forum semakin banyak, tetapi dampaknya semakin kecil. Deklarasi semakin sering, tetapi konsolidasi semakin lemah.
Betawi hari ini tidak kekurangan tokoh. Betawi justru kelebihan tokoh dan kekurangan kerja kolektif. Semua ingin menjadi nahkoda, tetapi sedikit yang bersedia menjadi awak kapal.
Padahal tantangan yang dihadapi Betawi bukan lagi sekadar pengakuan identitas. Pengakuan itu sudah ada. Yang belum ada adalah keberanian mengubah pengakuan menjadi kekuatan politik, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan yang nyata.
Karena itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta perlu meninggalkan pendekatan simbolik yang selama ini dominan. Betawi tidak membutuhkan lebih banyak panggung budaya. Betawi membutuhkan keberpihakan kebijakan.
Betawi tidak membutuhkan lebih banyak festival. Betawi membutuhkan perlindungan ruang hidup. Betawi tidak membutuhkan lebih banyak slogan. Betawi membutuhkan akses yang lebih kuat terhadap pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan.
Setidaknya ada tiga langkah yang dapat segera dilakukan. Pertama, menetapkan kampung-kampung adat Betawi sebagai kawasan budaya terlindungi yang terintegrasi dalam tata ruang Jakarta sehingga tidak mudah dikalahkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.
Kedua, menjadikan pendidikan bahasa dan budaya Betawi sebagai bagian wajib dalam sistem pendidikan daerah dengan kurikulum, guru, dan evaluasi yang jelas.
Ketiga, membentuk Lembaga Adat Betawi atau mekanisme konsultatif resmi yang memastikan masyarakat Betawi terlibat dalam setiap kebijakan yang berkaitan langsung dengan identitas, kebudayaan, dan ruang hidup mereka.
Namun pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Betawi juga harus berhenti terjebak dalam romantisme masa lalu. Kebanggaan terhadap sejarah harus diterjemahkan menjadi investasi pada kualitas manusia. Disiplin, integritas, pendidikan, profesionalisme, dan kemampuan berorganisasi jauh lebih penting daripada sekadar retorika kebudayaan.
Sebab pada akhirnya, sebuah komunitas tidak hilang karena kalah jumlah. Sebuah komunitas hilang ketika kehilangan kemampuan mempertahankan dirinya sendiri.
Jakarta boleh berubah menjadi kota global. Tidak ada yang perlu ditakuti dari perubahan. Yang harus ditakuti adalah ketika Jakarta menjadi semakin maju, tetapi masyarakat Betawi semakin jauh dari pusat kehidupannya sendiri.
Jika itu yang terjadi, maka sejarah akan mencatat sebuah ironi besar, Jakarta memiliki hari jadinya, tetapi masyarakat yang membentuk identitas Jakarta tidak pernah benar-benar memperoleh harinya sendiri.*
