INDOPOSCO.ID – Persoalan kepadatan jemaah di Mina kembali menjadi sorotan dalam pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Di tengah penyelenggaraan haji yang dinilai berjalan lancar, kawasan Mina masih menyisakan tantangan besar bagi kenyamanan jemaah Indonesia.
Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Marwan Dasopang, mengapresiasi pelaksanaan haji tahun ini yang dinilai berjalan sesuai tahapan. Namun ia menegaskan persoalan di Mina belum menemukan solusi yang benar-benar efektif.
“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik. Tahapan-tahapan awal hingga puncak pelaksanaan ibadah berlangsung sesuai agenda. Kita patut mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada jemaah. Namun kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama,” kata Marwan dalam laman resmi DPR RI, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, kapasitas Mina yang terbatas membuat kepadatan jemaah sulit dihindari, terutama saat prosesi mabit dan lempar jumrah berlangsung. Kondisi itu berdampak langsung pada ruang gerak dan kenyamanan jemaah.
Tak hanya soal kepadatan, Timwas Haji DPR RI juga menerima laporan mengenai fasilitas dasar yang belum optimal. Beberapa jemaah mengeluhkan pendingin udara yang kurang maksimal hingga pasokan air yang terbatas.
“Kita menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas,” tuturnya.
Marwan menilai perlu ada pendekatan baru untuk mengatasi persoalan klasik di Mina. Salah satu opsi yang mulai dipertimbangkan ialah pembangunan tenda bertingkat apabila perluasan kawasan sudah tidak memungkinkan.
“Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi,” jelas Marwan.
Selain itu, DPR juga mendorong optimalisasi skema tanazul guna mengurangi kepadatan. Melalui skema ini, sebagian jemaah dapat mabit di hotel dengan pengaturan khusus tanpa harus menetap di tenda Mina.
Marwan memperkirakan sekitar 60 ribu jemaah Indonesia berpotensi mengikuti skema tersebut dari total sekitar 201 ribu jemaah haji Indonesia tahun ini.
“Dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jemaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,” terangnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penerapan tanazul maupun pembangunan fasilitas baru membutuhkan koordinasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi serta dukungan regulasi yang matang.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia,” tegasnya. (her)
