INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI Juda Agung mengatakan denyut pertumbuhan ekonomi Indonesia sesungguhnya lahir dari aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Mulai dari pasar tradisional, kawasan industri, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga sektor pertanian disebut menjadi fondasi utama penggerak ekonomi nasional.
Dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, pada Senin (25/5/2026), Juda menekankan pentingnya keselarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga,” kata Juda.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibentuk oleh geliat ekonomi di daerah yang bergerak secara kolektif. Karena itu, menurutnya, pengembangan ekonomi daerah harus didorong melalui kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi.
“Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan lintas sektor menjadi tema yang penting karena tentu pertumbuhan ekonomi nasional tidak terjadi di dalam ruang kosong. Pertumbuhan ekonomi nasional terjadi karena adanya pertumbuhan di daerah,” jelasnya.
Dalam paparannya, Juda juga mengungkap masih adanya sejumlah hambatan yang dihadapi pemerintah daerah. Setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang perlu segera diperkuat, yakni diversifikasi ekonomi daerah, kualitas belanja daerah, serta kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Ia menilai banyak daerah masih terlalu bergantung pada sektor komoditas primer dan transfer pemerintah pusat. Di sisi lain, struktur belanja daerah juga dinilai belum optimal karena sebagian besar masih terserap untuk belanja pegawai dan belanja barang.
Sebagai langkah penguatan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI terus meningkatkan dukungan fiskal melalui transfer ke daerah (TKD), penguatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga pembiayaan kreatif untuk proyek pembangunan.
Hingga April 2026, realisasi TKD tercatat mencapai Rp256 triliun atau sekitar 37 persen dari total pagu anggaran yang telah disiapkan pemerintah pusat.
Selain itu, dukungan pembiayaan pembangunan daerah juga dilakukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI. Sampai Maret 2026, komitmen pembiayaan yang telah digelontorkan mencapai Rp37 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah, mulai dari rumah sakit, jalan, jembatan, hingga kawasan pariwisata.
Menutup sambutannya, Juda menegaskan penguatan ekonomi nasional tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Menurutnya, dibutuhkan orkestrasi kebijakan yang solid antara pemerintah daerah, sektor keuangan, dan dunia usaha.
“Daerah yang kuat akan membuat ekonomi nasional kuat, tetapi daerah yang kuat bukan hanya daerah yang memiliki anggaran besar, daerah yang kuat adalah daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan,” tutupnya. (her)
