INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah tegas terkait keikutsertaan siswa pada Tes Kompetensi Akademik (TKA). Pasalnya angka keikutsertaan siswa dari pendidikan nonformal sangat kecil, seperti di antaranya pondok pesantren (Ponpes).
“Pemerintah harus tegas soal TKA, apakah itu wajib atau sunah. Dalam sistem pendidikan jalur mana saja itu ditentukan saja,” kata Fikri kepada indoposco.id, Rabu (20/5/2026).
“Angka partisipasi TKA dari Ponpes dan pendidikan nonformal masih kecil, jangan kemudian menimbulkan diskriminasi,” imbuhnya.
Ia mengingatkan pemerintah agar melakukan evakuasi menyeluruh. Tidak kemudian berbesar hati dengan capaian TKA.
“Kalau hanya nilai 100 diraih oleh sekian ratus siswa, tapi rata-rata masih jeblok untuk apa? Artinya daya serap siswa masih rendah,” ungkapnya.
“Pemerintah harus memperbaiki sistem pendidikan kita dan sistem pembelajaran kita. Karena daya serap masih rendah,” sambung Fikri.
Apalagi, dikatakan Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, masih dikeluhkan adanya kebocoran pada TKA. Kendati pelaksanaan TKA hanya bertujuan untuk pemetaan mutu pendidikan.
“Kami sudah mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk segera dibuat blue print atau rencana induk pendidikan sistem pendidikan nasional,” tegasnya.
“TKA ini kan hanya bagian akhir saja, karena dengan grand desain semua masalah pendidikan kita bisa diselesaikan,” imbuhnya. (nas)
