INDOPOSCO.ID – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan. Hal itu disampaikannya usai memberikan keterangannya sebagai ahli di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 pada Rabu (20/5/2026).
“Menurut saya, jawabannya: tidak,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji saat menjawab pertanyaan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya penyelenggaraan pendidikan memiliki batasan yang sangat ketat karena harus melekat pada proses instruksional, pedagogis, akademik, dan manajerial lembaga pendidikan demi kelangsungan proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, MBG tidak termasuk dalam bagian tersebut.
“Program MBG, meskipun berdampak tidak langsung pada kesiapan fisik anak untuk belajar, secara substansi adalah domain jaminan sosial dan kesehatan masyarakat, bukan komponen intrinsik dari sistem pembelajaran nasional,” jelas Ubaid.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, ada delapan Standar Nasional Pendidikan (pasal 35 UU Sisdiknas) yang harus dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, tenaga pendidikan Dan kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
“Saya telah menguji posisi MBG terhadap seluruh delapan standar tersebut. Hasilnya jelas: MBG tidak memenuhi satu pun komponen inti penyelenggaraan pendidikan,” tutur Ubaid.
Karena itu, memasukkan MBG ke dalam mandatory spending pendidikan merupakan perluasan makna yang melampaui batas konstitusional pendidikan itu sendiri.
Di samping itu, JPPI sependapat dengan asumsi pemerintah bahwa kesehatan anak berpengaruh pada kelancaran belajar. Namun, pihaknya mengingatkan bahwa secara hukum tata negara, faktor pendukung pendidikan tidak otomatis otomatis berstatus sebagai program pendidikan.
“Jika logika itu dipakai, maka transportasi siswa, subsidi rumah orang tua, bahkan program pengentasan kemiskinan juga dapat diklaim sebagai anggaran pendidikan karena semuanya berdampak pada kesiapan belajar anak,” jelas Ubaid.
“Di titik itulah batas konstitusi menjadi kabur dan mandatory spending pendidikan kehilangan makna aslinya,” tambahnya.
Konstitusi kita sesungguhnya telah membedakan secara tegas antara hak atas pendidikan dan hak atas kesejahteraan. Pasal 31 UUD 1945 berbicara mengenai pendidikan nasional. Sementara pemenuhan pangan dan kesehatan berada dalam rezim pasal-pasal yang lain. “Dua-duanya penting. Tetapi keduanya berbeda secara substansi, mandat, dan desain pembiayaan,” imbuh Ubaid.(dan)
