INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menyoroti pentingnya penguatan sistem deteksi dini terpadu dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Hal tersebut disampaikan Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Dalam rapat yang membahas perkembangan geopolitik global dan kondisi pasukan perdamaian di Timur Tengah itu, Amelia menilai ancaman keamanan saat ini tidak lagi hanya berbentuk konflik militer konvensional, tetapi juga mencakup perang ekonomi, disrupsi informasi, hingga operasi persepsi publik.
“Dinamika geopolitik global menunjukkan keterkaitan semakin kerasnya antara konflik militer konvensional dan perang ekonomi, kemudian disrupsi informasi hingga operasi persepsi publik yang tentu saja berdampak langsung kepada stabilitas nasional,” ujar Amelia.
Ia juga menyoroti eskalasi konflik di kawasan Selat Hormuz serta perang Rusia-Ukraina yang dinilai telah mengubah pola aliansi pertahanan dunia dan memicu tekanan global di berbagai sektor.
Karena itu, Amelia mendorong Kementerian Pertahanan, TNI, BIN, Kemkomdigi, BSSN, dan lembaga terkait membangun sistem deteksi dini terpadu yang mampu membaca ancaman militer maupun nonmiliter secara bersamaan.
“Kita mendorong Kemenhan, TNI, BIN, Kemkomdigi, kemudian BSSN dan lembaga terkait membangun sistem deteksi dini terpadu yang tidak hanya membaca ancaman militer konvensional saja, tetapi juga operasi persepsi, disinformasi, polarisasi digital, dan kondisi sosial masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pendekatan keamanan nasional saat ini tidak lagi cukup hanya mengandalkan hard power semata. Pemerintah perlu mengintegrasikan strategi komunikasi, cyber intelligence, dan penguatan ketahanan psikologis masyarakat dalam sistem pertahanan nasional.
Amelia juga mempertanyakan apakah praktik soft cognitive warfare atau perang kognitif lunak yang berkembang di ruang digital Indonesia saat ini sudah dapat dikategorikan sebagai ancaman nasional nonmiliter yang membutuhkan regulasi khusus dan keterlibatan lintas lembaga.
Selain isu perang informasi, ia turut menyoroti kondisi pasukan perdamaian TNI di Lebanon di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Amelia meminta pemerintah memastikan adanya contingency plan yang matang untuk melindungi personel Indonesia.
“Saat ini potensi perluasan konflik di kawasan tersebut bukan lagi sekadar ulasan analisis saja, tetapi sudah menjadi risiko nyata yang harus kita antisipasi secara serius,” tegasnya.
Ia menjelaskan, skema mitigasi yang perlu dipersiapkan mencakup evakuasi personel, perlindungan pasukan, penguatan rules of engagement, hingga langkah antisipasi dampak geopolitik terhadap keamanan prajurit Indonesia di wilayah konflik.
Di akhir penyampaiannya, Amelia juga meminta penjelasan terkait kesiapan sistem pertahanan udara nasional, termasuk kondisi radar TNI Angkatan Udara, jumlah radar aktif, hingga titik-titik blind spot pengawasan udara Indonesia setelah terbitnya Undang-Undang Ruang Udara.
Ia berharap regulasi baru tersebut mampu menutup berbagai celah kerawanan dalam sistem pertahanan udara nasional dan memperkuat pengawasan wilayah udara Indonesia secara menyeluruh.(dil)
