INDOPOSCO.ID – Pemerintah menilai transformasi birokrasi di era digital tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu berpikir adaptif, kolaboratif, dan siap menghadapi perubahan zaman. Karena itu, perguruan tinggi dinilai memegang peran penting dalam mencetak talenta aparatur sipil negara (ASN) masa depan.
Menteri PANRB, Rini Widyantini mengatakan, penguatan tata kelola pemerintahan modern harus dibangun melalui pendekatan collaborative governance yang melibatkan banyak pihak, termasuk dunia akademik.
Dalam Universitas Padjadjaran Talent & Employer Partnership Summit 2026 di Kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/5/2026), Rini menegaskan pengembangan talenta digital ASN menjadi agenda penting pemerintah.
“Peran pertama adalah penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan kompetensi masa depan,” ungkap Rini.
Menurutnya, Kementerian PANRB saat ini tidak hanya fokus membangun sistem pemerintahan digital yang saling terhubung, tetapi juga menyiapkan ekosistem pengembangan talenta ASN yang mampu mengikuti percepatan transformasi digital.
Rini menjelaskan perguruan tinggi dapat mengambil peran strategis melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah hingga pembentukan collaborative digital talent hub yang mempertemukan dunia akademik dengan birokrasi.
Ia juga mendorong kampus memperluas program magang, project collaboration, dan experiential learning agar mahasiswa memiliki pengalaman nyata menghadapi tantangan sektor publik.
“Agar mahasiswa dan talenta muda memiliki pengalaman nyata dalam menjawab tantangan sektor publik,” ungkap Rini.
Lebih jauh, Rini menilai akademisi memiliki posisi penting sebagai motor kepemimpinan intelektual dalam membangun birokrasi berbasis bukti dan inovasi. Karena itu, hubungan antara pemerintah dan perguruan tinggi harus diperkuat demi melahirkan future-ready talent yang mampu bersaing secara global.
Menurutnya, pola pemerintahan ke depan akan semakin terbuka dan partisipatif, di mana pemerintah tidak lagi bekerja sendiri dalam melayani masyarakat.
“Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan talenta unggul, memperkuat budaya kolaboratif, dan mendorong lahirnya kebijakan publik yang inovatif serta berbasis evidence,” jelas Rini di hadapan para akademisi Unpad.
Rini juga menegaskan bahwa birokrasi modern harus mampu bergerak cepat dan memahami kebutuhan masyarakat secara langsung. Pelayanan publik, kata dia, harus memberikan dampak nyata, bukan sekadar rutinitas administratif.
Ia pun menilai kampus seperti Unpad dapat menjadi ruang lahirnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi era digital.
“Masa depan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh manusia-manusia unggul yang mampu bekerja kolaboratif, adaptif, dan menghadirkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat,” tutupnya. (her)
