INDOPOSCO.ID – Keberhasilan Program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) di Kota Surakarta, Jawa Tengah, mendapat perhatian serius dari Komisi X DPR RI. Program berbasis data mikro tersebut dinilai mampu menjadi role model nasional dalam penguatan sistem statistik daerah dan kini dipertimbangkan masuk dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Hal itu mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Rabu (13/5/2026). Kunjungan dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Ini kali pertama kunjungan kami langsung menuju kelurahan. Kami memilih Kelurahan Sumber karena sudah menerapkan Program Kelurahan Cantik, yaitu Kelurahan Cinta Statistik,” ujar Esti dikutip dari laman DPR RI, Kamis (14/5/2026).
Menurutnya, keberadaan data mikro yang akurat sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah agar tepat sasaran, terutama dalam penanganan kemiskinan, stunting, hingga distribusi bantuan sosial.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi X DPR RI menemukan berbagai inovasi digital yang telah diterapkan pemerintah daerah. Salah satunya aplikasi “Mbak Sri Cantik” (Masyarakat Banjarsari Cinta Statistik), yang menjadi pusat data digital berbasis wilayah.
Aplikasi itu mampu memetakan kondisi sosial masyarakat secara detail, mulai dari angka kemiskinan, data ibu hamil, kasus stunting, hingga persebaran penerima program Makan Bergizi Gratis. Bahkan, sistemnya dilengkapi fitur pencarian alamat presisi yang disebut menyerupai layanan Google Maps.
“Bisa langsung terlihat titik-titik penerima Makan Bergizi Gratis, ibu hamil, wilayah stunting, sampai kantong kemiskinan. Data seperti ini sangat penting dan valid secara mikro,” ungkap Esti.
Selain itu, terdapat pula inovasi layanan publik bernama “Mbak Sri Antar”, yaitu layanan pengantaran dokumen administrasi kependudukan langsung ke rumah warga.
Esti menilai keberhasilan Program Kelurahan Cantik membuktikan bahwa penguatan statistik daerah tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Menurutnya, keterlibatan unsur lokal seperti Dasawisma dan Linmas justru menjadi kekuatan utama dalam menghasilkan data yang akurat dan terpercaya.
“Kalau semakin banyak desa dan kelurahan menerapkan Program Kelurahan Cantik dengan pendampingan BPS dan perguruan tinggi, maka data nasional kita akan semakin valid dan bisa digunakan untuk menyusun program pembangunan yang tepat,” jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Komisi X DPR RI saat ini juga tengah mengkaji penguatan sistem statistik daerah dalam revisi UU Statistik. Langkah itu dinilai penting agar sistem statistik nasional lebih adaptif, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan berbasis data yang berkelanjutan.(dil)
