INDOPOSCO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, menyoroti dampak ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategis Selat Hormuz, terhadap kondisi ekonomi dan ketahanan energi nasional. Hal itu disampaikan Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
“Saat ini kita masih berada dalam tekanan besar akibat konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategis Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia,” ujar Puan.
Menurut Puan, gejolak global tersebut telah memberikan tekanan serius terhadap perekonomian Indonesia. Dampaknya mulai terasa pada nilai tukar rupiah, harga energi dan BBM, hingga biaya logistik dan distribusi nasional.
“Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan BBM, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global,” ungkapnya.
Politisi Fraksi PDIP itu mengingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi, menekan daya beli masyarakat, dan meningkatkan beban operasional dunia usaha, terutama sektor industri, transportasi, serta pelaku UMKM.
Karena itu, ucap Puan, DPR RI menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan ketahanan energi di tengah ketidakpastian global.
“DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan ketahanan energi bersama Bank Indonesia, termasuk melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak,” tegas Puan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial di tengah tekanan ekonomi global.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan penyesuaian prioritas pembangunan agar masyarakat tetap dapat menikmati hasil pembangunan nasional.
“Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional, sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan,” tandasnya. (dil)
