INDOPOSCO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan APBN Tahun 2027 harus mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mengurangi ketimpangan sosial di tengah tekanan global yang masih berlangsung.
Menurutnya, DPR RI bersama pemerintah pada masa persidangan ini akan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko.
“DPR RI memahami bahwa penyusunan kerangka kebijakan fiskal tahun 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko,” ujar Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial.
Puan menilai APBN Tahun 2027 harus menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi fiskal dan penguatan program prioritas nasional. Menurutnya, langkah tersebut penting agar pemerintah tetap mampu menjaga stabilitas di tengah tekanan global sekaligus mempercepat pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup rakyat.
Puan juga menyoroti tekanan perekonomian global yang berdampak terhadap kondisi fiskal APBN. Di satu sisi, pemerintah harus tetap menjalankan pembangunan nasional di berbagai sektor. Namun di sisi lain, ruang fiskal yang tersedia semakin terbatas.
Oleh sebab itu, DPR memandang pemerintah perlu melakukan penajaman belanja agar keterbatasan ruang fiskal tidak mengurangi hak masyarakat dalam menikmati pembangunan. “Sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, UMKM, dan transportasi harus tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup rakyat,” tegasnya.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan bahwa situasi yang dihadapi saat ini bukan hanya persoalan Indonesia semata, melainkan berkaitan erat dengan kondisi global. Karena itu, menurutnya, seluruh kebijakan ekonomi harus disiapkan secara matang agar Indonesia tidak terdampak lebih dalam akibat gejolak internasional.
“Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya nanti akan membuat Indonesia jadi terpuruk. Jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun 2027,” pungkasnya.
Menutup pidatonya, Puan mengumumkan bahwa Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dimulai sejak 12 Mei 2026 hingga 21 Juli 2026. Ia juga mengajak seluruh anggota dewan untuk menjalankan fungsi kedaulatan rakyat dengan penuh amanah demi kesejahteraan masyarakat. (dil)
