INDOPOSCO.ID – Di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim global, pemerintah mulai memperkuat strategi pengendalian emisi dengan pendekatan yang lebih terukur. Salah satu langkah terbaru datang dari peluncuran Kalkulator Hijau 2.0 oleh Bank Indonesia (BI), yang dinilai bakal menjadi instrumen penting dalam membangun ekosistem keuangan berkelanjutan di Tanah Air.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menilai kehadiran platform tersebut bukan hanya membantu menghitung jejak karbon, tetapi juga menjadi fondasi pengendalian emisi nasional secara sistematis.
“Ini bukan sekedar alat untuk menghitung. Ini adalah alat untuk mendisiplinkan kita dan untuk mengendalikan karbon itu sendiri. Kita tidak mungkin mengendalikan sesuatu yang tidak kita ukur. Jadi memang harus diukur dulu baru dikendalikan,” ujar Juda di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Menurut Juda, akurasi data emisi menjadi faktor kunci dalam memperkuat kredibilitas pembiayaan hijau Indonesia. Karena itu, Kalkulator Hijau 2.0 dipandang mampu menjadi instrumen pengawasan sekaligus pengukuran agar proses transisi menuju ekonomi rendah karbon berlangsung transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menopang agenda transformasi hijau nasional. Kementerian Keuangan, kata Juda, memanfaatkan instrumen fiskal sebagai penyangga ekonomi sekaligus pemantik investasi ramah lingkungan.
“Kementerian Keuangan juga terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber sekaligus pendorong investasi hijau,” jelasnya.
Ia menjelaskan, strategi fiskal pemerintah saat ini bertumpu pada tiga jalur utama. Mulai dari pemberian insentif seperti tax allowance, tax holiday, hingga pembebasan PPN dan bea masuk bagi sektor ekonomi hijau. Selain itu, anggaran kementerian dan lembaga juga diarahkan untuk mendukung dekarbonisasi, pengembangan energi terbarukan, serta penguatan ketahanan pangan nasional.
Indonesia sendiri disebut semakin aktif memainkan peran di pasar keuangan hijau global. Setelah menerbitkan Global Sovereign Green Sukuk pertama di dunia pada 2018, pemerintah kembali menghadirkan instrumen pembiayaan hijau melalui Blue Samurai Bonds di pasar Jepang yang difokuskan untuk perlindungan ekosistem laut.
Dalam kesempatan itu, Juda juga mengingatkan ancaman nyata perubahan iklim yang semakin terasa. Ia menyoroti kenaikan suhu global pada 2023 yang mencapai 1,45 derajat Celsius atau mendekati ambang batas kritis Paris Agreement.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan berada pada posisi rentan terhadap dampak krisis iklim, termasuk ancaman El Nino ekstrem yang disebut sebagai “El Nino Godzilla”.
“Sebagai negara kepulauan, kita memiliki risiko besar terhadap perubahan iklim. Transformasi menuju energi campuran (energy mix) seperti B50 adalah langkah krusial untuk menjaga ketahanan energi nasional dari guncangan global,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut implementasi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), pemerintah juga mempercepat pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB). Forum tersebut nantinya akan menjadi ruang sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum dibahas di level Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Menutup pernyataannya, Juda mengajak pelaku usaha dan sektor jasa keuangan memanfaatkan Kalkulator Hijau 2.0 sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang.
“Kalkulator ini memiliki posisi tepat: sederhana dalam penggunaan, namun serius dan berstandar internasional dalam metodologi. Inilah jembatan yang kita butuhkan antara sektor riil dan sektor keuangan untuk membangun Indonesia yang lebih kokoh dan sustainable,” tutupnya.(her)
