INDOPOSCO.ID – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret 2026 menunjukkan akselerasi yang cukup kuat. Pemerintah mencatat, baik sisi pendapatan maupun belanja sama-sama bergerak agresif, menandakan aktivitas fiskal yang semakin dinamis di awal tahun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tren ini mencerminkan kondisi ekonomi yang mulai solid sekaligus hasil dari berbagai reformasi yang dijalankan pemerintah.
“Hingga Maret, APBN tumbuh cukup ekspansif. Kalau anda lihat yang 2026, pendapatan negara tumbuhnya 10 persen,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun. Angka ini terutama didorong oleh penerimaan pajak yang melesat hingga 20,7 persen. Kenaikan ini tak lepas dari meningkatnya aktivitas ekonomi, stabilnya harga komoditas, serta kepatuhan wajib pajak yang semakin baik.
Tak hanya itu, modernisasi sistem perpajakan berbasis digital juga mulai menunjukkan dampak nyata. Sistem Coretax menjadi salah satu faktor penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
“Coretax ini menunjukkan bahwa walaupun ada kelemahan sana sini dan sudah kita perbaiki dan sekarang cukup baik, ke depan kita perbaiki terus. Tapi dampaknya ke pendapatan clear, positif sekali. Jadi program yang sekarang akan kita perbaiki dan kita perkuat terus supaya kelemahannya semakin berkurang,” jelas Purbaya.
Di sisi lain, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga tumbuh 7 persen (tanpa dividen BUMN), dengan realisasi sebesar Rp112,1 triliun.
Sementara pendapatan menguat, belanja negara juga melaju lebih cepat. Hingga 31 Maret 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen.
“Selanjutnya, belanja negara masih on-track sesuai dengan program-program prioritas nasional, didukung oleh perbaikan dalam pelaksanaan anggarannya. Realisasi belanja negara hingga 31 Maret sebesar Rp815 triliun, tumbuh 31,4 persen,” terangnya.
Belanja pemerintah pusat menjadi motor utama, dengan realisasi Rp610,3 triliun atau melonjak 47,7 persen. Peningkatan ini didorong oleh berbagai program strategis, mulai dari Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, hingga kewajiban pembayaran seperti pensiun, subsidi, serta kompensasi energi.
Di saat yang sama, Transfer ke Daerah (TKD) juga ikut meningkat, mencapai Rp204,8 triliun. Dana ini disalurkan untuk berbagai kebutuhan daerah, termasuk dukungan bagi wilayah yang terdampak bencana.
“Sejalan dengan percepatan belanja negara, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga meningkat. Sebesar Rp204,8 triliun tersalurkan terutama untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Dana Otonomi Khusus, termasuk relaksasi penyaluran dan tambahan alokasi TKD bagi daerah terdampak bencana di Sumatera,” tutur Purbaya.
Meski belanja meningkat cukup signifikan, pemerintah memastikan posisi defisit tetap berada dalam jalur yang aman. Pengelolaan pembiayaan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.
“Yang jelas sepanjang tahun (defisit) akan kita kendalikan di bawah 3 persen sesuai dengan desain APBN-nya,” tambahnya.
Dengan kombinasi pendapatan yang menguat dan belanja yang terarah, APBN 2026 sejauh ini memperlihatkan peran aktifnya sebagai alat stabilisasi sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (her)
