INDOPOSCO.ID – Pemerintah mulai mengambil langkah besar dalam menata ekosistem ojek online (ojol). Presiden Prabowo Subianto disebut akan memangkas tarif komisi aplikator menjadi di bawah 10 persen, bahkan ditargetkan hanya 8 persen dari pendapatan pengemudi.
Kebijakan ini diperkuat oleh pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mengungkap bahwa pemerintah kini telah masuk ke dalam perusahaan aplikator melalui kepemilikan saham oleh Danantara.
“Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham,” ujar Dasco saat menerima perwakilan buruh dan pengemudi ojol dalam aksi May Day di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Menurut Dasco, kehadiran pemerintah sebagai pemegang saham membuka peluang untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada pengemudi. Salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah menurunkan potongan komisi yang selama ini dinilai memberatkan.
“Dari sebelumnya sekitar 10 hingga 20 persen, nantinya aplikator hanya akan mengambil 8 persen,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Penyesuaian akan berlangsung bertahap karena berkaitan dengan sistem dan mekanisme internal perusahaan.
Selain soal komisi, pemerintah juga masih mengkaji status pengemudi ojol, apakah akan dikategorikan sebagai pekerja atau tetap sebagai mitra. Keputusan ini dinilai penting karena akan berdampak pada hak, perlindungan, serta fleksibilitas kerja para driver.
Dasco memastikan bahwa proses perumusan kebijakan akan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi pengemudi ojol. “Nanti organisasi kawan-kawan ojol tetap akan diajak berdialog dan berembuk,” katanya.
Langkah pemerintah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk menyeimbangkan kepentingan antara perusahaan aplikator seperti Gojek dan Grab dengan kesejahteraan para pengemudi yang selama ini menjadi tulang punggung layanan transportasi daring di Indonesia.
Turut hadir pula dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI Korinbang Saan Mustopa, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, serta Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni. Dari pihak buruh, aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat terdiri dari Konfederasi KASBI, FSBMM, Sindikasi Pekerja Media dan Industri Kreatif, FSBM, KSN, Serikat Pekerja Kampus, serta perwakilan pekerja medis dan kesehatan.
Selain itu turut hadir juga dalam pertemuan tersebut KPBI, elemen petani dari Konsorsium Pembaruan Agraria, mahasiswa dari LMID, SMI, dan SEMPRO, serta organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, WALHI, dan Greenpeace.(dil)
