INDOPOSCO.ID – Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan pro-bisnis. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan investor terletak pada sinergi yang kuat antara pemerintah dan aparat penegak hukum.
Pesan itu disampaikan dalam Dialog Kebangsaan di Sespim Lemdiklat Polri, Bandung, Selasa (28/4/2026), saat Purbaya menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi utama bagi dunia usaha.
Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global bukanlah fenomena baru, melainkan realitas yang terus berulang dan harus dihadapi dengan kebijakan yang adaptif. Pemerintah, kata dia, memilih jalur keseimbangan: menjaga stabilitas tanpa mengorbankan pertumbuhan.
Struktur ekonomi Indonesia sendiri masih ditopang oleh tiga mesin utama—konsumsi domestik, investasi, dan perdagangan. Untuk memastikan ketiganya tetap bergerak optimal, pemerintah mengakselerasi langkah debottlenecking melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).
“Maka dari itu, kami akan terus jaga sektor swasta agar terus tumbuh, salah satunya dengan Satgas P2SP atau debottlenecking,” kata Purbaya.
Langkah ini difokuskan untuk memangkas hambatan yang selama ini memperlambat realisasi investasi dan aktivitas bisnis, mulai dari perizinan hingga kendala teknis di lapangan.
Di sisi lain, pemerintah juga mengambil sikap hati-hati dalam kebijakan fiskal. Purbaya memastikan tidak akan ada kenaikan tarif pajak ataupun pengenalan jenis pajak baru dalam waktu dekat, terutama sebelum daya beli masyarakat pulih sepenuhnya.
“Fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menutup potensi kebocoran penerimaan negara, bukan dengan menaikkan tarif pajak,” jelas Purbaya.
Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan tanpa menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha.
Tak kalah penting, peran aparat penegak hukum disebut menjadi garda depan dalam memastikan kepastian bagi dunia usaha, termasuk di daerah-daerah yang kerap menghadapi tantangan implementasi kebijakan.
“Jadi kalau ada hambatan dalam bisnis atau investasi, bisa langsung dilaporkan dan akan segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum,” tambahnya.
Melalui kombinasi kebijakan yang terukur dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis mampu menjaga iklim usaha tetap kondusif, sekaligus memperkuat kepercayaan investor di tengah dinamika ekonomi global yang terus bergerak. (her)
