INDOPOSCO.ID – Pemerintah Iran secara resmi menolak tawaran putaran kedua pembicaraan damai dengan Amerika Serikat (AS) yang sedianya difasilitasi oleh Pakistan pada Senin (20/4/2026).
Berdasarkan laporan kantor berita Pemerintah Iran, Islamic Republic News Agency (IRNA) menyatakan bahwa ketidakhadiran Teheran dalam pembicaraan tersebut disebabkan oleh tuntutan berlebihan dari Washington, harapan yang tidak realistis, perubahan sikap terus-menerus, kontradiksi berulang, dan blokade laut yang masih berlangsung.
“Iran telah menolak untuk menggelar putaran kedua pembicaraan damai dengan AS,” tulis laporan IRNA seperti dilansir dari Sky News, Senin (20/4/2026).
Hal itu muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, putaran baru perundingan akan berlangsung. Wakil Presiden AS JD Vance termasuk dalam delegasi yang dijadwalkan tiba di Pakistan hari ini.
Trump sebelumnya memperingatkan bahwa ia akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan Iran, jika negara itu gagal menyetujui kesepakatan damai. Diketahui perundingan damai pertama telah dilakukan di Islamabad, Pakistan, Sabtu (11/4/2026), namun tidak mencapai kesepakatan.
Sementara itu, perjanjian gencatan senjata selama dua minggu antara AS dan Iran akan berakhir pada Rabu (22/4/2026). Meskipun gencatan senjata tersebut sebagian besar telah dipatuhi, ketegangan meningkat beberapa hari terakhir setelah Iran membatalkan keputusannya membuka kembali Selat Hormuz, karena blokade AS terhadap pelabuhannya telah melanggar gencatan senjata.
Islamic Revolutionary Guard Corps atau Garda Revolusi Iran (IRGC) menegaskan bahwa pihaknya kini memegang kendali penuh atas Selat Hormuz. Langkah itu mengisyaratkan penutupan kembali jalur navigasi maritim paling vital di dunia tersebut sebagai respons blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat.
Komando militer gabungan IRGC menuding Amerika Serikat terus melakukan aksi pembajakan dan pencurian maritim dengan dalih blokade.
“Oleh karena itu, kendali atas Selat Hormuz telah kembali ke keadaan semula, dan jalur air strategis ini kini berada di bawah pengelolaan dan kendali ketat oleh angkatan bersenjata,” ucap IRGC kepada Lembaga Penyiaran Pemerintah Iran, IRIB seperti dilansir dari Al Jazeera, Sabtu (18/4/2026). (dan)
