INDOPOSCO.ID – Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi membawa dampak langsung terhadap kondisi ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor energi. Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, mengingatkan pemerintah agar mewaspadai potensi kenaikan harga minyak global yang dapat memengaruhi stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat.
Menurut Jalal, dinamika politik di kawasan Teluk tidak bisa dipandang sebagai isu yang jauh dari kepentingan nasional. Pasalnya, Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap impor energi.
“Situasi geopolitik di Timur Tengah tidak boleh dipandang sebagai isu yang jauh dari kepentingan Indonesia. Dampaknya dapat langsung dirasakan pada sektor energi dan ekonomi nasional,” ujar Jalal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Ia menjelaskan, konsumsi minyak nasional saat ini berada pada kisaran 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari. Sementara itu, produksi domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Kondisi tersebut membuat lebih dari 60 persen kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi melalui impor, baik dalam bentuk minyak mentah maupun bahan bakar minyak (BBM) jadi.
Ketergantungan ini membuat Indonesia sangat sensitif terhadap gejolak harga energi global. Salah satu faktor yang kerap menjadi perhatian dunia adalah potensi gangguan distribusi minyak di jalur perdagangan internasional, khususnya di Selat Hormuz.
“Sekitar 20 hingga 30 persen perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Apabila terjadi gangguan distribusi di kawasan tersebut, harga minyak global hampir pasti terdorong naik,” jelas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Kenaikan harga minyak dunia, lanjutnya, berpotensi memberikan tekanan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kondisi tertentu, kenaikan harga minyak sebesar USD10 per barel dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi hingga triliunan rupiah.
Selain itu, dinamika global juga dapat memengaruhi stabilitas pasar keuangan. Sentimen negatif dari pasar global kerap mendorong arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dalam situasi tersebut, Jalal menilai koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas inflasi serta ketahanan ekonomi nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan harga energi biasanya memicu efek berantai terhadap berbagai sektor lain. Biaya logistik, harga pangan, tarif transportasi, hingga biaya produksi industri berpotensi meningkat apabila volatilitas harga energi tidak dapat diantisipasi dengan baik.
“Jika tekanan energi tidak diantisipasi secara matang, daya beli masyarakat bisa ikut tergerus. Karena itu, langkah antisipatif harus disiapkan sejak awal,” tegasnya.
Di sisi lain, Jalal menilai dinamika global tersebut juga dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi ketahanan energi nasional. Ia mendorong pemerintah mempercepat peningkatan lifting migas, memperkuat cadangan energi strategis, serta memperluas pengembangan energi baru terbarukan.
Selain itu, perbaikan tata kelola subsidi energi juga dinilai penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Ketahanan energi adalah bagian dari ketahanan nasional. Dengan langkah strategis dan berbasis data, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi,” pungkasnya. (dil)
