INDOPOSCO.ID – Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyoroti instruksi Siaga 1 yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah. Ia menilai keputusan tersebut masih menyisakan banyak pertanyaan karena tidak disertai penjelasan yang gamblang kepada publik.
Menurut Mahfud, kebijakan penting seperti Siaga 1 seharusnya disampaikan dengan alasan yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Tanpa penjelasan resmi, ia khawatir muncul berbagai spekulasi mengenai latar belakang dikeluarkannya instruksi tersebut.
“Sekarang Siaga 1, saya juga nggak tahu apa yang menyebabkan kita harus bersiaga 1,” kata Mahfud dalam postingan video di akun Instagram analis komunikasi politik Hendri Satrio, dikutip pada Rabu (11/3/2026).
“Apakah imbas dari perang Iran, Amerika, Israel, sehingga ada dominonya di sini atau internal kita, ekonomi kita guncang sehingga akan menyebabkan rakyat mungkin akan menghadapi masalah-masalah?” lanjutnya.
Mahfud kemudian menjelaskan bahwa status Siaga 1 merupakan level kesiapsiagaan tertinggi dalam sistem keamanan negara. Dalam kondisi ini, aparat negara harus berada dalam kewaspadaan penuh dan siap bekerja sepanjang waktu menghadapi potensi ancaman.
“Kalau siaga 2 itu sebagian harus total bersiaga, sebagiannya tugas-tugas normal saja, kalau siaga 3 itu normal saja, nggak ada apa-apa, ada jadwal-jadwal dan kerjaannya dengan standar minimal,” urai mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) periode 2019-2024 itu.
Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa kekhawatirannya bukan semata pada status siaga tersebut, melainkan pada ketidakjelasan tujuan di balik instruksi yang dikeluarkan. Ia menilai publik berhak mengetahui konteks sebenarnya.
“Saya ya agak khawatir ada apa sih gitu (dengan Siaga 1) dan kita kan tidak tahu kalau ada apa-apa,” tambah eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 tersebut.
Menanggapi pernyataan itu, Hendri Satrio menilai polemik tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Ia menyebut situasi ini sebagai bentuk darurat komunikasi publik.
“Itulah (Siaga 1) darurat komunikasi hari ini, kita tuh mesti dijelasin sama pemerintah, ini ada apa sih sebetulnya,” ujar Hensa -sapaan Hendri Satrio-.
Ia pun sependapat bahwa pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka agar masyarakat tidak membangun asumsi sendiri mengenai kondisi negara saat ini.
“Saya mengapresiasi Presiden mau mengeluarkan Taklimat, semoga ini bisa menjelaskan dan menenangkan publik,” tutupnya. (her)
