INDOPOSCO.ID – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Layanan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mardani Ali Sera, yang diselenggarakan di Jakarta Timur pada Minggu (8/3/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai program strategis serta layanan pertanahan yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN, termasuk percepatan pendaftaran tanah, peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, serta pemanfaatan layanan digital dalam pengurusan administrasi pertanahan.
Dalam sambutannya, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa sektor pertanahan memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia berharap kegiatan sosialisasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menambah pemahaman mengenai berbagai aspek pertanahan.
“Kita ingin melangkah lebih jauh agar sektor pertanahan dapat menjadi salah satu aspek yang benar-benar memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Harapan saya, melalui kegiatan sosialisasi ini dapat dioptimalkan sebagai ruang berbagi pengetahuan mengenai berbagai hal terkait pertanahan, sehingga ke depan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dapat semakin mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN DKI Jakarta, Risdianto Prabowo Samodro menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi serta kedekatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Ia juga menjelaskan salah satu program yang tengah didorong oleh Kanwil BPN DKI Jakarta, yakni pengukuran tanah secara terjadwal.
“Saat ini Kanwil BPN DKI Jakarta telah memiliki program pengukuran tanah terjadwal. Artinya, apabila pengukuran sudah masuk dalam jadwal, terdapat sejumlah syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi oleh pemohon. Kami mengimbau masyarakat untuk memastikan bahwa tanah yang akan diukur sudah dalam kondisi clean and clear, sehingga ketika petugas ukur datang ke lokasi, proses pengukuran dapat langsung dilaksanakan. Namun apabila persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka pengukuran belum dapat dilakukan pada saat itu,” ujarnya.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Hermawan serta Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Machfoed Effendi.
Dalam pemaparannya, para narasumber menjelaskan berbagai program prioritas Kementerian ATR/BPN yang terus didorong untuk memberikan kepastian hukum atas tanah serta kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
Selain pemaparan materi, kegiatan sosialisasi ini juga menjadi ruang dialog untuk masyarakat dalam menyampaikan berbagai pertanyaan maupun aspirasi terkait pelayanan pertanahan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terwujud tata Kelola layanan pertanahan yang lebih baik, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (srv)
