INDOPOSCO.ID – Dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di bawah naungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI), yakni PLBN Motamasin dan PLBN Entikong, berhasil meraih penghargaan Zona Integritas dengan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Menanggapi penghargaan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan kedua PLBN itu.
“Capaian ini menjadi bukti konsistensi pengelolaan wilayah perbatasan dalam membangun sistem kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Perbatasan adalah wajah terdepan negara. Keberhasilan meraih predikat Zona Integritas menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan birokrasi yang bersih dan profesional,” ujar pria yang akrab disapa Aher ini saat dihubungi, Selasa (3/3/3026).
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode tersebut menilai pendekatan pembangunan integritas berbasis unit kerja sebagaimana ditekankan Kementerian PANRB merupakan strategi efektif dalam membentuk budaya birokrasi yang berintegritas. Transformasi yang dimulai dari unit pelayanan dinilai mampu menciptakan perubahan nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
Ia berharap capaian PLBN Motamasin dan Entikong dapat menjadi motivasi bagi 13 PLBN lainnya untuk mereplikasi standar pelayanan prima yang telah diterapkan. Menurutnya, standar integritas dan kualitas layanan harus menjadi budaya bersama di seluruh PLBN.
“Setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di garda terdepan negara,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut.
Lebih lanjut, Ahmad Heryawan menegaskan bahwa sebagai mitra kerja pemerintah dalam urusan pemerintahan dan pengelolaan perbatasan, Komisi II DPR RI akan terus mendorong penguatan tata kelola dan pengawasan agar seluruh PLBN semakin profesional, modern, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Zona Integritas bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi komitmen moral untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan negara hadir secara nyata di wilayah perbatasan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri PANRBR ini Widyantini menekankan bahwa pembangunan integritas berbasis unit kerja lebih efektif dalam membentuk budaya birokrasi yang bersih.
“Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi 13 PLBN lainnya untuk mereplikasi standar pelayanan prima dan memastikan setiap anggaran memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di garda terdepan negara,” ucap Rini, pada Jumat (13/2/2026). (dil)
