INDOPOSCO.ID – Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) mengimpor 105.000 mobil niaga dari India menuai sorotan. Kebijakan yang disebut akan menggunakan dana APBN tersebut dinilai perlu dipikirkan ulang karena berpotensi melemahkan industri dalam negeri.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi nasional yang dicanangkan Prabowo Subianto bertujuan memperkuat perekonomian domestik, termasuk melalui program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan pembangunan desa.
“Program tersebut diharapkan mendorong peningkatan permintaan bahan pangan dari desa, sekaligus memperkuat sektor hulu pertanian dan mengurangi ketergantungan impor,” kata Said dalam keterangan tertulisnya di Jakarta dikutip Rabu (25/2/2026).
Menurut Said, arsitektur besar ekonomi nasional seharusnya dipahami secara utuh oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk BUMN. Rencana impor mobil niaga dalam jumlah besar dinilai tidak sejalan dengan semangat memperkuat rantai pasok industri dalam negeri.
Ia mengingatkan bahwa sejak 2011, pertumbuhan industri manufaktur selalu berada di bawah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, sektor manufaktur semestinya menjadi andalan dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam sekaligus penyerap tenaga kerja, termasuk bagi jutaan lulusan perguruan tinggi yang belum terserap pasar kerja.
Mengutip kajian lembaga riset Celios yang dimuat sejumlah media, Said menyebut potensi dampak ekonomi dari rencana impor tersebut cukup signifikan. Di antaranya potensi penggerusan PDB hingga Rp39,29 triliun, penurunan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, penurunan surplus industri otomotif Rp21,67 triliun, pengurangan pendapatan tenaga kerja di seluruh rantai pasok otomotif Rp17,39 triliun, serta penurunan penerimaan pajak bersih hingga Rp240 miliar.
Ia juga mempertanyakan apakah Agrinas telah menjalin komunikasi dengan produsen otomotif dalam negeri maupun asosiasi industri seperti Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Menurutnya, pengadaan 105.000 unit mobil niaga hampir setara dengan total produksi mobil niaga nasional dalam satu tahun.
“Bayangkan jika pengadaan mobil tersebut dilakukan di dalam negeri. Industri otomotif akan bergerak, menyerap tenaga kerja baru, dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian,” ujarnya.
Said menambahkan, penggunaan APBN yang bersifat multiyears harus dihitung secara cermat manfaat ekonominya. Pertimbangan efisiensi harga semata tidak cukup tanpa memperhitungkan aspek layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, dan jaringan perawatan. Jika seluruh faktor dihitung, belum tentu opsi impor menjadi pilihan paling hemat.
Ia menegaskan bahwa setiap belanja negara semestinya memberikan nilai tambah ekonomi bagi rakyat dan memperkuat industri nasional. Karena itu, ia menilai rencana impor mobil niaga tersebut lebih tepat dibatalkan daripada sekadar dikaji ulang.
“Dengan memilih jalan impor, berarti kita mengabaikan peluang membangkitkan industri nasional. Uang APBN seharusnya memberi dampak ekonomi langsung bagi rakyat di dalam negeri,” tegas politisi PDI Perjuangan ini. (dil)
