INDOPOSCO.ID – Pemerintah menegaskan pengelolaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berjalan dengan strategi yang lebih disiplin dan adaptif di tengah dinamika pasar keuangan global.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa hingga akhir Januari 2026, realisasi pembiayaan negara mencapai Rp105,06 triliun atau sekitar 15,2 persen dari target APBN. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencerminkan pendekatan pembiayaan yang lebih terukur dan berbasis kebutuhan kas.
“Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah mempertimbangkan dinamika pasar keuangan. Dengan disiplin dan strategi yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang Pemerintah,” ujar Juda dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Dari sisi pembiayaan utang, pemerintah mencatat realisasi Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026. Pendanaan utang masih didominasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yang menunjukkan minat investor tetap solid meski tekanan global masih membayangi pasar keuangan.
Tiga lelang awal Surat Utang Negara pada 2026 mencatat rata-rata bid to cover ratio 2,2 kali, sementara Surat Berharga Syariah Negara bahkan mencapai 3,8 kali. Yield hasil lelang juga terjaga stabil, menandakan permintaan investor tetap kuat.
“Hal yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik, ini juga tercermin dari yield yang ada. Kedepan, stabilitas pasar SBN terus terjaga, melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dengan Otoritas Moneter Bank Indonesia,” terangnya.
Tak hanya fokus pada pembiayaan utang, lanjut Juda, pemerintah juga memperkuat pembiayaan investasi dengan alokasi Rp203 triliun pada 2026, terutama untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan. Hingga akhir Januari, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp22,73 triliun, yang sebagian besar dialokasikan untuk Bulog guna memperkuat cadangan beras pemerintah.
Selain itu, pemerintah mencatat penerimaan kembali investasi sebesar Rp49 miliar dari pelunasan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah.
“Secara keseluruhan, pembiayaan investasi telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan melalui dukungan pada sektor pertanian dan pangan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” tutupnya. (her)
