INDOPOSCO.ID – Komisi XII DPR RI mendorong optimalisasi potensi energi panas bumi (geothermal) sebagai sumber listrik andalan atau base load nasional dalam rangka mempercepat transisi energi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT).
Dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Jawa Barat, Komisi XII meninjau langsung implementasi bauran EBT yang saat ini telah mencapai 24,46 persen pada 2024. Angka tersebut melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 20 persen untuk tahun 2025.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menegaskan bahwa pengembangan geothermal menjadi langkah strategis untuk menekan ketergantungan pada energi fosil, yang konsumsinya diproyeksikan masih meningkat hingga 69,43 juta ton pada 2050.
“Kalau bicara geothermal, persiapannya memang lebih lama dibandingkan tenaga surya, bisa memakan waktu hampir 10 tahun. Namun kita akui bahwa energi geothermal ini bertindak sebagai base load, sehingga aliran listriknya bisa hadir 24 jam penuh,” ujar Dony di sela Rapat Kunjungan Kerja Reses bersama PT PLN (Persero) UID Jawa Barat, sebagaimana dilansir dari laman DPR RI, Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, berbeda dengan energi surya dan angin yang bersifat intermiten, panas bumi memiliki keunggulan karena mampu memasok listrik secara stabil tanpa tergantung kondisi cuaca, sehingga sangat penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.
Dalam agenda pada tersebut, Komisi XII juga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah operator geothermal utama di Jawa Barat, di antaranya PT Star Energy Geothermal dan PT Geo Dipa Energi (Persero).
Indonesia sendiri dikenal sebagai negara dengan potensi geothermal terbesar di dunia. Khusus Jawa Barat, potensi panas bumi disebut mencapai 192 gigawatt (GW), namun pemanfaatannya saat ini baru sekitar 2 persen.
Karena itu, lanjut Doni, Komisi XII meminta pemerintah daerah bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk lebih masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat energi panas bumi termasuk dari sisi keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi nasional. (dil)
