INDOPOSCO.ID – PT Freeport Indonesia (PTFI) akan tetap beroperasi melewati 2041. Hal itu dipastikan menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MoU) perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport-McMoRan Inc pada pada Rabu (18/2/2026) di Amerika Serikat.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai, perpanjangan MoU antara Pemerintah dan Freeport-McMoRan Inc terkait kelanjutan operasi PTFI hingga umur cadangan tembaga dan emas di Papua merupakan kebijakan yang akan melanjutkan krisis dan derita di tanah Papua.
Menurut Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Even Sembiring, pemberian kontrak seumur cadangan melalui MoU tersebut merupakan bentuk legitimasi atas eksploitasi tanpa batas di Tanah Papua.
“MoU ini bukan sekadar memperpanjang waktu operasi, tetapi juga menghapus ruang bagi upaya pemulihan ekosistem Papua yang telah mengalami kerusakan selama lebih dari 50 tahun,” kritik Boy Jerry Even Sembiring dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (21/2/2026)
Kebijakan dianggap tersebut sekedar melanjutkan praktik ekonomi ekstraktif dan alpa memastikan pemulihan lingkungan dan hak masyarakat adat Papua.
Ambisi menggenjot investasi melalui perpanjangan operasi PT Freeport dan rencana hilirisasi dengan janji pembangunan fasilitas sosial dan kenaikan pendapatan negara, tidak sebanding dengan kelanjutan krisis ekologis dan kemanusiaan di Tanah Papua.
“Negara justru menjadi fasilitator bencana ekologis yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat Papua,” ujar Boy.
Proses MoU yang akan jadi dasar penyesuaian IUPK PT Freeport dinilai tidak transparan, dan tanpa memperhatikan partisipasi bermakna berbagai komponen masyarakat adat dan orang asli Papua.
Sikap tersebut lagi-lagi menunjukkan keberpihakan pemerintah pada PT Freeport. Pemerintah seolah menjadi juru bicara dan perpanjangan tangan investasi. Bukan mengambil posisi sebagai bagian dari Papua, dan menaruh keberpihakannya kepada masyarakat adat dan orang asli Papua.
“Alasan tersebut merupakan alasan yang paling rasional menunjukkan mengapa WALHI menolak kebijakan pemerintah untuk memperpanjang operasi Freeport,” imbuh Boy. (dan)
