INDOPOSCO.ID – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri lebih ideal berada langsung di bawah Presiden, agar tugas kepolisian dapat dijalankan secara maksimal dan fleksibel.
Pernyataan itu disampaikan Kapolri dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolda seluruh Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Menurut Kapolri, kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dengan 17.380 pulau dan jumlah masyarakat yang besar membuat struktur kepolisian langsung di bawah Presiden menjadi yang paling tepat.
“Kita memiliki 17.380 pulau dan apabila dibentangkan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, luas kita setara dari London sampai Moskow,” ujar Kapolri.
Kapolri menjelaskan, sejarah kelembagaan Polri menunjukkan berbagai perubahan. Polri pernah berada di bawah kementerian, di bawah perdana menteri, dan tergabung dalam ABRI bersama TNI dengan pendekatan militeristik. Setelah reformasi, Polri terpisah dari TNI, menjadi momentum untuk membangun doktrin, struktur akuntabilitas, dan mekanisme kerja sebagai civilian police.
“Polri memiliki doktrin to serve and protect dengan prinsip tata tentrem kerta raharja (keadaan tentram, tertib, dan sejahtera), bukan to kill and destroy. Tentulah ini yang membedakan antara TNI dan Polri,” ujarnya.
Sebelumnya, dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut adanya gagasan untuk membentuk kementerian yang menaungi Polri, serupa Kementerian Pertahanan yang menaungi TNI.
“Semua gagasan tersebut belum menjadi keputusan final. Komisi akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden,” kata Yusril. Ia menambahkan, sebagian pihak dalam Komisi III tetap menghendaki struktur Polri seperti saat ini.
Keputusan akhir mengenai struktur kepolisian, menurut Yusril, berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan DPR, karena struktur, tugas, dan pertanggungjawaban Polri diatur secara rinci dalam undang-undang, meski UUD 1945 telah memberikan landasan konstitusional. (dil)
