INDOPOSCO.ID – Persoalan banjir yang terus berulang di Jakarta kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian, menyatakan warga ibu kota kini menunggu langkah konkret dan terobosan nyata dari Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam menangani banjir secara menyeluruh.
Menurutnya, banjir bukan persoalan musiman yang bisa ditangani dengan solusi jangka pendek.
Ia menilai pemerintah daerah perlu bekerja lebih serius dengan menyasar penyebab utama yang selama ini belum tertangani secara tuntas.
“Warga Jakarta menanti gebrakan. Banjir ini tidak bisa diselesaikan setengah-setengah, tapi harus ditangani dari hulunya,” ujar Justin Minggu (25/1/2026).
Ia memaparkan, setidaknya terdapat tiga faktor utama yang menjadi pemicu banjir di Jakarta.
Pertama, banjir lokal yang dipicu tingginya intensitas curah hujan, sementara kapasitas drainase kota tidak lagi memadai untuk menampung debit air.
Justin menilai kondisi tata kota yang tidak teratur, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta terhambatnya pengembangan saluran air skala lingkungan turut memperparah situasi.
Ia juga menyoroti masih maraknya bangunan yang menutup saluran air dan mengurangi fungsi daerah resapan.
“Pemprov harus konsisten dan tegas, terutama dalam penerapan kewajiban 30
persen ruang hijau pada setiap pembangunan, termasuk rumah tinggal,” tegasnya.
Lanjutnya, faktor kedua, lanjut Justin, berasal dari banjir kiriman. Curah hujan tinggi di wilayah hulu seperti Bogor kerap menyebabkan sungai-sungai besar meluap dan mengalir ke Jakarta.
“Meski di Jakarta tidak hujan, wilayah bantaran sungai tetap terancam. Apalagi jika hujan lokal juga terjadi,” ucapnya.
Sementara faktor ketiga adalah banjir rob di kawasan pesisir yang dipicu kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah.
Menurut Justin, kondisi ini semakin membahayakan permukiman warga di wilayah utara Jakarta.
Ia juga menyinggung persoalan eksploitasi air tanah oleh gedung-gedung komersial yang dinilai berkontribusi terhadap penurunan muka tanah. Menurutnya, pelanggaran tersebut seharusnya mudah ditelusuri.
“Cukup dilihat apakah konsumsi air PAM sebanding dengan aktivitas usahanya. Dari situ bisa diketahui siapa yang masih mengandalkan air tanah,” kata dia.
Justin pun mendorong Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno untuk memprioritaskan penanganan banjir dalam perencanaan program dan penganggaran secara berkelanjutan.
“Kalau memang serius, fokus anggaran dan waktu harus diarahkan ke penanggulangan banjir. Dengan begitu, di akhir masa jabatan bisa terlihat kemajuan nyata,” tukasnya.
Ia menilai, langkah-langkah yang selama ini dilakukan saat banjir terjadi masih bersifat reaktif dan belum menyentuh upaya pencegahan secara menyeluruh.
“Yang kita lihat sekarang baru penanganan di permukaan. Padahal, pekerjaan besarnya justru ada pada pencegahan jangka panjang,” pungkas Justin. (fer)
