oleh Medila Sisca Arimi, Mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Pendahuluan : Kebijakan, Risiko, dan Ketegangan Kepentingan
INDOPOSCO.ID – Uang Kuliah Tunggal (UKT) diperkenalkan sebagai instrumen reformasi pembiayaan pendidikan tinggi untuk mewujudkan sistem yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan sosial. Melalui skema UKT. Mahasiswa diharapkan membnayar biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga, sementara negara menutup sebagian biaya melalui subsidi. Namun, dalam praktik implementasinya, terutama ketika terjadi penyesuaian atau kenaikan UKT, kebijakan ini justru memunculkan ketegangan kepentingan antara negara, perguruan tinggi, dan mahasiswa.
Kenaikan UKT sering dipersepsikan sebagai beban ekonomi yang mengancam keberlanjutan studi mahasiswa, sementara perguruan tinggi menghadapi tekanan pembiayaan operasional dan tuntutan peningkatan mutu. Ketegangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tinggi bukan sekadar persoalan fiskal, tetapi juga persoalan komunikasi persuasif dan negosiasi kebijakan
UKT dan Realitas Risiko Ekonomi Mahasiswa
Mahasiswa dan keluarga berada dalam posisi ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi pendapatan, inflasi, dan krisis ekonomi. Pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang dengan hasil yang tidak dapat dipastikan secara langsung. Dalam konteks ini, kenaikan UKT menggeser risiko pembiayaan dari negara ke individu, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kelas menengah bawah yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh skema bantuan.
Dalam perspektif komunikasi kebijakan, pesan simbolik yang muncul adalah bahwa negara memprioritaskan keberlanjutan fiskal institusi dibanding kepastian akses pendidikan. Ketika narasi kebijakan tidak secara eksplisit mengakui kerentanan ekonomi mahasiswa, kebijakan cenderung dipersepsikan sebagai tidak empatik dan kurang adil.
Potensi Kualitas Pendidikan vs Realisasi Akses
Pemerintah dan perguruan tinggi kerap mengaitkan penyesuaian UKT dengan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan, fasilitas, dan daya saing global. Secara normatif, peningkatan kualitas pendidikan tinggi merupakan tujuan yang sah dan strategis. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan biaya tidak selalu diiringi peningkatan kualitas layanan yang dirasakan mahasiswa secara langsung.
Kesenjangan antara potensi kualitas yang dijanjikan dan realisasi manfaat yang dirasakan inilah yang memicu resistensi. Mahasiswa mempertanyakan dasar perhitungan UKT, transparansi penggunaan dana, serta relevansi antara biaya yang dibayarkan dan kualitas pendidikan yang diterima.
Implementasi UKT dan Problem Operasional
Secara normatif, UKT dirancang dengan sistem kelompok kemampuan ekonomi, disertai mekanisme banding dan penyesuaian. Namun, dalam praktiknya, proses penetapan UKT sering dinilai tidak transparan, kurang responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi keluarga, serta tidak selalu disertai mekanisme pengaduan yang efektif.
Selain itu, perbedaan kebijakan antar perguruan tinggi, khususnya antara PTN-BH dan PTN non-BH, menimbulkan ketimpangan akses dan beban biaya. Ketidaksinkronan antara desain kebijakan nasional dan praktik institusional ini memperlemah daya persuasi kebijakan secara keseluruhan.
Analisis Komunikasi Persuasif dan Negosiasi Kebijakan
Dari perspektif komunikasi persuasif, kebijakan UKT menghadapi persoalan framing. Pemerintah dan perguruan tinggi membingkai UKT sebagai instrumen keadilan sosial dan keberlanjutan institusi, sementara mahasiswa membingkainya sebagai beban ekonomi dan ancaman terhadap hak atas Pendidikan.
Asimetri framing ini menciptakan jarak persepsi yang menghambat dialog konstruktif. Dalam konteks negosiasi, ruang partisipasi mahasiswa dalam perumusan dan evaluasi kebijakan UKT masih terbatas. Negosiasi cenderung bersifat administratif, bukan deliberatif, sehingga kebijakan dipersepsikan sebagai produk top–down, bukan hasil kesepakatan Bersama.
Rekomendasi Negosiasi Kebijakan
Pertama, pemerintah dan perguruan tinggi perlu memperkuat transparansi dalam penetapan dan penggunaan UKT, termasuk membuka metodologi perhitungan biaya pendidikan kepada publik.
Kedua, mekanisme penyesuaian UKT harus lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi mahasiswa, termasuk akibat krisis ekonomi, bencana, atau faktor sosial lainnya.
Ketiga, forum dialog reguler antara mahasiswa, pimpinan perguruan tinggi, dan pemerintah perlu dilembagakan agar evaluasi kebijakan berbasis pengalaman nyata mahasiswa.
Keempat, skema bantuan keuangan, beasiswa, dan subsidi silang perlu diperluas dan dipastikan tepat sasaran agar kenaikan biaya tidak menghambat akses pendidikan tinggi bagi kelompok rentan.
Penutup
Keberlanjutan pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh stabilitas fiskal institusi, tetapi juga oleh kepercayaan mahasiswa dan masyarakat terhadap keadilan kebijakan. Tanpa komunikasi persuasif yang empatik dan negosiasi kebijakan yang setara, kebijakan UKT berisiko kehilangan legitimasi sosial. Harmonisasi kepentingan negara, perguruan tinggi, dan mahasiswa hanya dapat dicapai melalui desain kebijakan yang adil, transparan, dan berbasis realitas ekonomi mahasiswa.*
