INDOPOSCO.ID – Pendidikan di Papua masih menghadapi tantangan struktural yang serius, mulai dari keterbatasan akses, minimnya fasilitas belajar dan tenaga pengajar, hingga kondisi geografis yang menyulitkan mobilitas.
Dalam situasi seperti ini, keberadaan prajurit TNI di wilayah pedalaman kerap menjadi faktor plndukung yang tak hanya berperan pada keamanan, tetapi juga pada layanan sosial dasar, termasuk pendidikan.
Sejumlah inisiatif prajurit TNI di lapangan menunjukkan bagaimana pendekatan humanis dapat menjadi katalisator bagi peningkatan literasi anak-anak di wilayah terpencil Papua.
Di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, misalnya, prajurit Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI–PNG Yonif 511 Dibyatara Yodha memanfaatkan bangunan sederhana di sekitar pos menjadi ruang belajar alternatif.
Di tempat ini, anak-anak belajar membaca, menulis, dan berhitung dengan fasilitas minimal namun antusiasme tinggi. Mereka duduk beralas lantai dan menggunakan buku seadanya, sementara prajurit menjadi pengajar sukarela dengan pendekatan yang bersahabat.
Komandan Satuan Setingkat Kompi (SSK) 3 Yonif 511 Dibyatara Yodha, Kapten Infanteri Dony Sandra, menegaskan bahwa kegiatan tersebut lahir dari kepedulian prajurit terhadap masa depan generasi Papua.
Menurutnya, pendidikan dasar adalah fondasi utama bagi anak-anak agar kelak mampu berkembang, mandiri, dan memiliki daya saing.
“Kami ingin anak-anak di sini tidak tertinggal. Meskipun sederhana, setidaknya mereka bisa membaca, menulis, dan berhitung dengan baik. Itu bekal penting untuk masa depan mereka,” ujarnya.
Kondisi serupa juga terlihat di Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, di mana Satgas Yonif 126 Kalacakti menggunakan pos TNI sebagai pusat literasi dengan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan.
Praktik ini menunjukkan bahwa TNI dapat memainkan fungsi sosial strategis dalam ekosistem pendidikan, utamanya di daerah yang belum mampu dijangkau secara optimal oleh sistem Pemerintahan Daerah.
Pendekatan humanis ini selaras dengan arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menegaskan bahwa prajurit TNI di Papua harus menyatu dengan masyarakat dan menjadi jawaban atas tantangan pembangunan.
“Kehadiran TNI harus memberi rasa aman sekaligus harapan. Prajurit harus hadir sebagai bagian dari solusi bagi masyarakat,” tegas Menhan dalam kunjungannya saat meninjau Yonif Teritorial Pembangunan 861 Mamberamo Kawa di Wanam Merauke awal Januari 2026.
Pernyataan tersebut sejalan dengan konsep human security, di mana keamanan tidak hanya dipahami sebagai perlindungan dari ancaman fisik, tetapi juga pemenuhan hak dasar, termasuk pendidikan.
Dalam konteks ini, inisiatif TNI memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak di Papua dapat dilihat sebagai kontribusi dalam membangun rasa aman melalui penguatan kapasitas masyarakat sejak usia dini.
Program ini juga dapat dilihat sebagai bentuk pengabdian yang membangun kedekatan sosial serta perhatian terhadap generasi muda Papua.
Dalam menjaga keberlanjutan kegiatan ini, peran TNI seharusnya diposisikan sebagai pelengkap bagi Pemerintah Daerah dan lembaga pendidikan formal, bukan menggantikannya.
Pemerintah pusat dan daerah perlu menjadikan kegiatan positif TNI sebagai penanda kebutuhan mendesak: memperbanyak guru, memperbaiki infrastruktur sekolah, mengatasi kesenjangan geografis, serta memperluas program literasi berbasis komunitas. Kolaborasi Pemerintah Daerah, TNI, dan Masyarakat dapat menjadi model pembangunan yang relevan untuk konteks Papua.
Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan lintas-sektor yang menempatkan pendidikan sebagai bagian dari strategi stabilitas jangka panjang.
Berbagai studi telah menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan di wilayah maginal (terpinggirkan) dapat berkontribusi pada penurunan ketimpangan sosial dan mengurangi potensi konflik jangka panjang. Kehadiran TNI yang turut memfasilitasi proses belajar merupakan momentum yang perlu dimanfaatkan untuk mempercepat intervensi pembangunan formal.
Pada akhirnya, langkah sederhana para prajurit TNI di Papua telah memberikan ruang harapan bagi ratusan anak yang merajut mimpi di tengah keterbatasan. Meskipun bukan solusi struktural, upaya ini merupakan jembatan penting yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia dapat dimulai dari tindakan kecil namun berdampak besar.
Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa harapan tersebut dapat diperkuat melalui kebijakan publik yang lebih terarah dan komprehensif, program pendidikan yang inklusif, dan komitmen jangka panjang seluruh pemangku kepentingan.
Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Papua dan setiap inisiatif yang memperluas akses tersebut, layak diapresiasi sekaligus diperkuat. (srv)
