INDOPOSCO.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, serta mitra swasta terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
Berdasarkan data BNPB secara keseluruhan rencananya dibangun 2.299 unit huntara yang tersebar di berbagai kecamatan. Pembangunan ini ditujukan bagi kepala keluarga (KK) dengan kriteria rumah rusak berat, hanyut bahkan hilang akibat bencana.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat, BNPB Brigjen TNI Djohan Darmawan menjelaskan bahwa pembangunan huntara dilakukan melalui dua skema, yakni pembangunan langsung oleh BNPB dan kolaborasi kementerian/lembaga dan swasta.
“Huntara terpusat berada di 10 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan. Saat ini, beberapa lokasi sudah mulai dibangun sejak awal Januari dan ditargetkan rampung pada akhir Januari. Sehingga menjelang bulan puasa masyarakat sudah dapat menempati huntara,” terang Djohan dalam keterangan, Kamis (15/1/2026).
Djohan menegaskan, bahwa aspek kenyamanan dan kesehatan menjadi prioritas utama. Utamanya adalah fasilitas sanitasi seperti MCK serta jaringan listrik melalui dukungan PLN.
“Selain itu, dalam waktu dekat juga akan dibangun sumur bor untuk mendukung kebutuhan air bersih,” ujarnya.
Ia menyebut, salah satu huntara yang tengah dibangun berlokasi di Desa Pematang Durian, Kecamatan Sekerak. Pembangunan dilakukan di atas lahan seluas kurang lebih 8.672,6 m2 dengan bangunan yang disusun menggunakan sistem kopel berukuran 18 m x 7,2 m terdiri atas beberapa unit hunian dalam satu rangkaian.
“1 unit bangunan memiliki ukuran 3,6 m x 4,8 m, dilengkapi kamar mandi berukuran 1,2 m x 1,2 m serta teras seluas 1,2 m x 3,6 m untuk menunjang kenyamanan penghuni,” bebernya.
“Desain kopel ini memungkinkan pemanfaatan lahan yang optimal, memudahkan penyediaan fasilitas bersama seperti sanitasi, serta mendukung penataan lingkungan huntara yang layak huni bagi masyarakat terdampak bencana,” lanjutnya.
Ia menambahkan, untuk mengejar target penyelesaian, BNPB melakukan percepatan dengan menambah personel di lapangan baik dari masyarakat setempat, TNI/Polri atau lembaga swasta.
“Kami berharap melalui sinergi semua pihak, masyarakat terdampak dapat segera menempati huntara yang layak, aman, dan nyaman sembari menunggu pembangunan hunian tetap (Huntap),” ujarnya.
Diketahui, BNPB membangun 1.505 unit huntara, terdiri dari 323 unit huntara insitu, yang dibangun dekat dengan lokasi asal tempat tinggal warga di Kecamatan Karang Baru (203 unit), Mayak Payed (22 unit), Bendahara (48 unit), Banda Mulia (2 unit), Rantau (28 unit) dan Kota Kualasimpang (20 unit)
Sedangkan sebanyak 1.182 unit huntara terpusat, di antaranya: Kecamatan Sekerak (121 unit), Bandar Pusaka (245 unit), Tamiang Hulu (481 unit), Rantau (116 unit), Seruway (34 unit), Kota Kualasimpang (35 unit) dan Kejuruan Muda (150 unit). Sementara melalui dukungan kementerian/lembaga dan sektor swasta rencananya dibangun 794 unit huntara.
Di antaranya di Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru sebanyak 600 unit di atas lahan dari Danantara; Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru sebanyak 84 unit dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum; Kecamatan Karang Baru (ex-kios) sebanyak 10 unit dari Dompet Dhuafa; serta Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak sebanyak 100 unit dengan dukungan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. (nas)
