INDOPOSCO.ID – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menggelar Pengukuhan Pengurus Perkumpulan Juang Kencana Provinsi Kepulauan Riau Periode 2025–2028. Kegiatan ini dirangkai dengan Musyawarah Daerah (Musda) Koalisi Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau Periode 2025–2030, berlangsung di Nite And Day Laguna Hotel Tanjungpinang, Senin (29/12/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan keluarga dan kependudukan. Sekaligus mendukung penyusunan serta pengawalan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Provinsi Kepulauan Riau.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Rohina, M.Si menegaskan bahwa pengukuhan pengurus Juang Kencana dan pelaksanaan Musda Koalisi Kependudukan menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
“Langkah ini memperkuat kerjasama dalam merealisasikan program. Termasuk pencapaian Quick Win Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN di Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Rohina.
Hingga Akhir 2024, Perkumpulan Juang Kencana Tercatat memiliki 2.292 anggota. “Dengan kepengurusan baru, Juang Kencana provinsi Kepri diharapkan semakin optimal mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana dan kebijakan kependudukan di Kepulauan Riau,” harap Ketua Juang Kencana Kepri, Dr.Muhammad Dali.
Sementara Itu, Musda Koalisi Kependudukan menjadi bagian penting dalam penguatan kelembagaan kolaborasi lintas sektor. Koalisi Kependudukan dengan struktur kepengurusan baru sebagai wadah bersama pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat dan media untuk merespons berbagai isu strategis kependudukan, seperti pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, dan percepatan penurunan stunting di provinsi Kepulauan Riau.
Ketua Koalisi Kependudukan Kepri, Drs. Mastur Taher, M.Pd menekankan bahwa koalisi ini memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan dan implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dan Rencana Aksi Provinsi dan kabupaten/kota.
“Melalui kolaborasi lintas sektor, Koalisi Kependudukan diharapkan mampu mendorong integrasi isu kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujar Mastur. (ney)
