INDOPOSCO.ID – Masyarakat dan pemerintah kembali diingatkan akan potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah Indonesia pada akhir 2025 hingga awal 2026. Ancaman serius yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang berpotensi terjadi secara luas.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang lebih rendah dibandingkan perairan Indonesia. Perbedaan suhu ini mendorong aliran massa udara menuju wilayah Indonesia, sehingga memicu pembentukan awan-awan tinggi yang berpotensi menurunkan hujan lebat dengan durasi panjang.
Menanggapi peringatan tersebut, Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Syukron Jamal, menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa lagi memandang kebencanaan semata sebagai peristiwa alam yang datang tiba-tiba. Menurutnya, kebencanaan harus ditempatkan sebagai isu strategis dalam pembangunan nasional.
“Pemerintah harus menempatkan kebencanaan sebagai isu pembangunan, isu tata ruang, isu lingkungan, dan isu keadilan sosial,” ujar Syukron kepada INDOPOSCO melalui gawai, Rabu (31/12/2025).
Ia menjelaskan, banyak bencana hidrometeorologi yang terjadi saat ini bukan murni disebabkan oleh faktor alam, melainkan akibat dari kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Alih fungsi hutan secara masif, pemukiman di daerah aliran sungai (DAS) dan lereng rawan, serta pembangunan infrastruktur yang tidak memperhitungkan aspek ekologis menjadi akar persoalan yang belum terselesaikan.
“Banyak bencana hidrometeorologi bukan murni alam, tapi akibat alih fungsi hutan, pemukiman di DAS dan lereng rawan, serta infrastruktur yang mengabaikan daya dukung lingkungan,” tegasnya.
Syukron mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah besar dan berani guna mencegah bencana serupa terus berulang. Salah satunya melalui reformasi menyeluruh terhadap tata ruang dan pengelolaan lingkungan sebagai upaya menyentuh akar masalah.
Ia juga menilai pentingnya dilakukan audit nasional terhadap tata ruang wilayah rawan bencana, disertai dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Selain itu, kebijakan relokasi warga harus dilakukan dengan pendekatan keadilan sosial, bukan sekadar penggusuran.
“Relokasi harus berbasis keadilan, bukan penggusuran. Negara harus hadir melindungi warga, bukan sekadar memindahkan masalah,” tutur Dosen Universitas Islam Depok dan Universitas Pancasila itu.
Lebih lanjut, Syukron menekankan perlunya penguatan peran pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam mitigasi dan penanganan bencana. Menurutnya, daerah memiliki pengetahuan lokal yang penting dalam mengelola risiko bencana jika didukung kebijakan dan anggaran yang memadai.
Di akhir pernyataannya, Analis Komunikasi Kebijakan Publik itu menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah hanya dapat dipulihkan melalui sikap yang jujur dan konsisten dalam kebijakan.
“Kepercayaan hanya bisa dipulihkan jika pemerintah jujur, bertindak konsisten, dan mengutamakan keselamatan warga,” tutupnya.
Dengan ancaman cuaca ekstrem yang kian nyata, peringatan BMKG dan suara para akademisi menjadi pengingat bahwa keselamatan warga tidak cukup dijaga dengan respons darurat semata, melainkan membutuhkan keberanian negara untuk membenahi kebijakan pembangunan dari hulunya. (her)
