INDOPOSCO.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda sebagian wilayah Indonesia pada akhir tahun 2025 hingga awal 2026. Ancaman utama yang dihadapi adalah bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor.
BMKG menjelaskan, kondisi ini dipicu oleh suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang lebih rendah dibandingkan perairan Indonesia. Perbedaan suhu tersebut mendorong aliran massa udara menuju wilayah Indonesia dan membentuk awan-awan tinggi yang berpotensi menimbulkan hujan lebat dengan durasi panjang.
Menyikapi kondisi tersebut, BMKG meminta pemerintah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan. Namun, pengalaman sejumlah bencana sebelumnya, termasuk musibah di Sumatera, membuat sebagian publik meragukan kesigapan pemerintah dalam menangani bencana. Kepercayaan masyarakat dinilai semakin tergerus oleh perilaku sejumlah pejabat yang justru memanfaatkan bencana sebagai ajang pencitraan politik.
Menanggapi kritik publik tersebut, Analis Komunikasi Kebijakan Publik sekaligus Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Syukron Jamal, menilai pemerintah perlu melakukan perubahan mendasar dalam tata kelola penanganan bencana.
“Intinya, pemerintah harus beralih dari defensive governance (berhenti sibuk membela diri) ke accountable governance (mulai bertanggung jawab secara nyata),” kata Syukron kepada INDOPOSCO melalui gawai, Rabu (31/12/2025).
Menurutnya, langkah paling mendasar yang harus dilakukan pemerintah adalah mengakui keterbatasan secara terbuka. Kritik publik, kata dia, tidak bisa dijawab dengan seremoni atau retorika semata.
“Pemerintah perlu mengakui kekurangan dalam penanganan bencana sebelumnya. Harus ada evaluasi resmi berbasis data—apa yang gagal, di mana kegagalannya, dan mengapa itu terjadi. Pengakuan atas kegagalan justru membangun legitimasi, bukan melemahkan,” tegasnya.
Syukron juga menyoroti lemahnya transparansi dan narasi kebencanaan yang terfragmentasi. Saat ini, publik menyaksikan banyak pejabat menyampaikan klaim kesiapsiagaan, namun minim laporan kinerja yang dapat diverifikasi secara objektif.
“Yang terlihat sekarang, banyak pejabat bicara, tapi sedikit yang bisa diuji datanya. Ini membuat publik sulit percaya,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah membangun satu pusat informasi kebencanaan nasional yang bersifat real-time dan terbuka untuk publik. Selain itu, pemerintah perlu mempublikasikan indikator kesiapan secara jelas, mulai dari ketersediaan logistik, jumlah personel, hingga penggunaan anggaran.
“Transparansi itu kunci. Dengan satu narasi kebencanaan yang jelas, publik bisa menilai apakah negara benar-benar siap atau hanya sekadar mengklaim,” jelas Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) itu.
Lebih jauh, Syukron menekankan pentingnya menghentikan politisasi bencana. Menurutnya, kehadiran pejabat di lokasi bencana sering kali bersifat simbolik dan tidak memberikan dampak signifikan bagi korban.
“Pemerintah harus tegas membatasi aktivitas simbolik pejabat di lokasi bencana. Fokuslah pada kerja sunyi tapi berdampak. Bencana adalah urusan kemanusiaan, bukan panggung politik,” katanya.
Lebih lanjut, Dosen Universitas Islam Depok dan Universitas Pancasila itu juga meminta pemerintah memberi ruang lebih besar kepada para profesional dalam penanganan bencana, seperti BNPB, BPBD, relawan, dan kalangan akademisi.
“Penanganan bencana harus dipimpin oleh mereka yang memang punya kapasitas dan keahlian. Negara hadir bukan untuk tampil, tetapi untuk bekerja,” tambahnya.
Dengan ancaman cuaca ekstrem yang kian nyata, perubahan pendekatan pemerintah menjadi ujian penting. Bagi publik, kesiapsiagaan sejati bukan diukur dari seberapa sering pejabat tampil di depan kamera, melainkan dari seberapa cepat, transparan, dan manusiawi negara hadir saat bencana benar-benar datang. (her)
