INDOPOSCO.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, total nilai APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp81,32 triliun.
Menurutnya, angka tersebut terdiri atas target pendapatan daerah sebesar Rp71,45 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp9,87 triliun, dengan alokasi belanja daerah Rp74,28 triliun serta pengeluaran pembiayaan Rp7,04 triliun.
Pramono mengakui, nilai APBD 2026 mengalami penurunan dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp91,86 triliun, atau turun sekitar Rp10,54 triliun.
Penurunan ini terutama dipicu oleh berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang turun signifikan dari Rp26,14 triliun pada 2025 menjadi Rp11,16 triliun pada 2026, khususnya pada pos Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak.
“APBD 2026 difokuskan pada isu-isu strategis seperti pengelolaan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, serta penguraian kemacetan. Anggaran akan dioptimalkan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga Jakarta,” ujar Pramono dalam keterangan dikutip pada Minggu (28/12/2025).
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, menjelaskan bahwa alokasi mandatory spending infrastruktur pelayanan publik mencapai 43,06 persen dari total belanja daerah di luar bantuan keuangan, melampaui ketentuan minimal 40 persen.
Pemprov DKI Jakarta, kata dia, mengalokasikan anggaran Rp3,77 triliun untuk peningkatan infrastruktur kota, Rp582 miliar untuk penguatan daya saing ekonomi berkelanjutan, serta Rp17,58 triliun untuk pengembangan modal manusia.
“Selain itu, tersedia anggaran Rp2,70 triliun untuk penciptaan penghidupan masyarakat, Rp2,36 triliun bagi transformasi tata kelola pemerintahan, Rp7,82 triliun untuk pengembangan transportasi berbasis transit, serta Rp6,27 triliun untuk pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim,” ucapnya.
Selain itu, pada sektor pekerjaan umum dan tata ruang, anggaran dialokasikan untuk pengendalian banjir Rp3,64 triliun, pengelolaan sampah Rp1,38 triliun, serta pembangunan jembatan dan flyover senilai Rp289,72 miliar.
Di sektor perhubungan, Pemprov DKI menganggarkan subsidi transportasi publik, antara lain Transjakarta Rp3,75 triliun, Bus Sekolah Rp105,38 miliar, MRT Jakarta Rp536,70 miliar, LRT Jakarta Rp325,28 miliar, serta angkutan kapal perairan sebesar Rp100,19 miliar.
Untuk bidang ketenagakerjaan, anggaran disiapkan bagi pelatihan kerja dan Mobile Training Unit sebesar Rp63,44 miliar, pelatihan SIM A Rp1,2 miliar, pembentukan tenaga kerja mandiri Rp4,33 miliar, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja Rp1,25 miliar.
Di sektor pendidikan, Pemprov DKI mengalokasikan Rp19,75 triliun atau 26,59 persen dari belanja daerah, melampaui ketentuan minimal 20 persen.
“Anggaran tersebut mencakup KJP Plus Rp3,25 triliun, KJMU Rp399 miliar, sekolah swasta gratis Rp282,46 miliar, serta rehabilitasi sarana pendidikan Rp126,12 miliar,” tuturnya.
Di sisi lain, bidang kesehatan mendapat alokasi antara lain BPJS Kesehatan Rp1,40 triliun, pembangunan fasilitas kesehatan Rp360,49 miliar, penyediaan alat kesehatan Rp165,16 miliar, dan program Pasukan Putih Rp43,49 miliar.
Sementara untuk bantuan sosial, anggaran dialokasikan untuk Kartu Lansia Jakarta Rp625,89 miliar, Kartu Anak Jakarta Rp100,10 miliar, serta Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta Rp76,45 miliar.
Di sektor industri dan perdagangan, Pemprov DKI menyiapkan anggaran bagi program pemasaran produk dalam negeri Rp13,34 miliar, pemberdayaan UMKM Rp17,59 miliar, serta perencanaan dan pembangunan industri Rp23,55 miliar.
Michael menegaskan, seluruh program APBD 2026 akan dijalankan secara transparan dan akuntabel, dengan harapan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Jakarta.
“Adapun sektor komunikasi dan informatika mengalokasikan Rp185,29 miliar untuk layanan CCTV dan Rp18,25 miliar bagi sistem pengendalian banjir,” pungkasnya. (fer)
