INDOPOSCO.ID – Perkumpulan Penilai Kesesuaian Seluruh Indonesia (ALSI) telah menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. Kegiatan Munas itu menjadi forum strategis bagi pelaku industri Testing, Inspection, and Certification (TIC) merumuskan arah organisasi dan memperkuat peran penilaian kesesuaian di Indonesia.
Dalam rangkaian Munas tersebut, ALSI secara resmi menetapkan Irham Budiman sebagai Ketua Umum ALSI periode 2026–2028. Irham menekankan pentingnya pembangunan industri yang berketahanan iklim dan berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah internasional.
“Melalui Munas ini, ALSI menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan industri Indonesia yang berkelanjutan, berketahanan iklim, dan berdaya saing di tingkat global,” kata Irham Budiman dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Pelaksanaan Munas dirangkaikan dengan acara seminar nasional. Forum itu membahas kontribusi lembaga sertifikasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada keberlanjutan dan ketahanan iklim.
ALSI merupakan perkumpulan pelaku industri TIC yang saat ini menaungi 83 Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) dari berbagai sektor. Dengan menaungi berbagai LPK di bawah kementerian dan lembaga pemerintah, khususnya unit teknis menjalankan fungsi pengujian, inspeksi, dan sertifikasi.
Sebagai asosiasi, pihaknya memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan industri nasional melalui penguatan sistem penilaian kesesuaian. ALSI berkontribusi dalam memastikan mutu, keamanan, dan keberlanjutan produk serta jasa industri, sekaligus mendukung penerapan standar nasional dan internasional.
Irham menambahkan, pihaknya juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam implementasi berbagai kebijakan, termasuk penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi sektor strategis, serta dukungan terhadap akses pasar dan perdagangan internasional.
“Melalui harmonisasi standar dan penguatan praktik terbaik, ALSI mendorong terciptanya iklim usaha yang kredibel, transparan, dan berdaya saing,” ucap Irham. (dan)
