INDOPOSCO.ID – Indonesia dan Azerbaijan terus memperkuat kemitraan strategis dalam pengembangan pelayanan publik yang berpusat pada manusia (human-centered public services). Sejak terjalin pada 2017, kerja sama kedua negara menunjukkan kesamaan visi dalam membangun layanan publik yang transparan, efisien, dan berkualitas sebagai fondasi utama kepercayaan masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa kemitraan Indonesia–Azerbaijan tidak sebatas kerja sama formal, melainkan kolaborasi dinamis yang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat membuka Simposium Kerja Sama Pelayanan Publik Indonesia–Azerbaijan yang digelar secara daring, Jumat (19/12/2025).
“Kemitraan ini lebih dari sekadar perjanjian formal di atas kertas. Ini adalah kolaborasi yang hidup. Bersama-sama kita memastikan reformasi pelayanan publik tidak pernah statis, tetapi terus dinamis, relevan, dan yang terpenting responsif terhadap masyarakat yang kita layani,” ujarnya.
Untuk memastikan pelayanan publik benar-benar human-centered, Indonesia menerapkan pendekatan reformasi secara sistemik. Tata kelola, manajemen pelayanan publik, dan transformasi digital tidak dipandang sebagai entitas terpisah, melainkan diselaraskan dalam satu strategi pemerintahan yang menyeluruh.
Menurut Rini, reformasi pelayanan publik bukanlah tujuan akhir, melainkan proses adaptasi yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah, kemitraan dengan Azerbaijan menjadi penting sebagai ruang refleksi, pembelajaran, sekaligus tolok ukur untuk menghadapi tantangan global yang terus berkembang.
Dalam perjalanannya, Indonesia juga melakukan perubahan paradigma mendasar dalam pelayanan publik. Fokus layanan kini tidak lagi semata pada institusi, melainkan pada perjalanan hidup warga negara (citizen’s life journey), mulai dari kelahiran, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, hingga usia lanjut.
“Dengan membangun layanan berbasis siklus kehidupan, kita mengurangi beban administratif masyarakat dan memastikan negara hadir di setiap fase penting kehidupan warga,” jelasnya.
Salah satu wujud konkret transformasi pelayanan publik di Indonesia adalah keberadaan 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah beroperasi di berbagai daerah. MPP menjadi pengalaman layanan omni-channel yang mempermudah akses masyarakat, mempercepat proses, serta mengubah hambatan birokrasi menjadi pengalaman layanan yang lebih memuaskan.
Pada simposium yang dihadiri sekitar 800 perwakilan dari Indonesia dan Azerbaijan tersebut, Menteri PANRB juga menekankan empat pilar utama peningkatan pelayanan publik. Pilar-pilar tersebut meliputi pelibatan warga melalui sistem pengaduan yang lebih efektif, penguatan integrasi layanan dan jaminan mutu di pusat pelayanan publik, peningkatan kualitas melalui manajemen inovatif, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan data.
“Nilai sejati dari kemitraan ini akan terlihat dari apa yang kita lakukan setelah kembali ke negara masing-masing. Pembelajaran tentang partisipasi bermakna, inovasi, dan layanan yang berpusat pada warga bukan sekadar teori,” ungkap Rini.
Ia berharap, simposium ini makin memperkuat tekad bersama Indonesia dan Azerbaijan dalam membangun masa depan pelayanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada manusia. (rmn)
