INDOPOSCO.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah memasuki fase penataan ulang. Di balik penyesuaian jumlah penerima manfaat, Badan Gizi Nasional (BGN) justru mengirim pesan tegas, satu hal tak boleh dikorbankan, yakni nasib para relawan dapur.
Pengurangan jumlah penerima MBG di sejumlah daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap relawan.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa keberlangsungan hidup para relawan merupakan bagian penting dari roh program MBG itu sendiri.
“Ingat ya, setiap SPPG dilarang me-layoff (memecat, red) para relawan, karena program MBG tidak hanya sekadar untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa, tapi juga untuk menghidupkan perekonomian masyarakat, termasuk dengan mempekerjakan 47 warga lokal di setiap SPPG,” kata Nanik dalam keterangannya, Minggu (7/12/2025).
Kebijakan pengurangan penerima manfaat bukan tanpa alasan. BGN melakukan penyesuaian demi menjaga kualitas makanan dan layanan gizi yang diberikan. Jika sebelumnya satu dapur SPPG bisa melayani lebih dari 3.500 penerima, kini kapasitas ditetapkan maksimal 2.000 siswa serta tambahan 500 untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau kategori 3B.
Namun, kapasitas itu masih bisa ditingkatkan jika dapur memenuhi standar tertentu.
“Kapasitas bisa menjadi 3.000 penerima manfaat, apabila SPPG memiliki koki terampil yang bersertifikat,” ujar Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Kedeputian Sistem dan Tata Kelola BGN, Eny Indarti.
Masalah muncul ketika di beberapa wilayah, terutama di eks Karesidenan Banyumas, pengurangan penerima manfaat terjadi secara drastis akibat bertambahnya jumlah dapur SPPG yang dinilai melebihi kuota.
“Ada temuan saya, di Kabupaten Banyumas, kuotanya hanya 154 SPPG, tapi ternyata sekarang ada 227 titik. Kok bisa? Ini jelas nggak benar, karena akan terjadi perebutan penerima manfaat,” ujar Nanik.
Ia mengungkapkan, di salah satu kecamatan bahkan ditemukan kondisi yang lebih memprihatinkan. Dengan jumlah penerima manfaat hanya sekitar 16 ribu orang dan sudah terdapat enam SPPG, masih disetujui pembangunan lima SPPG baru.
“Kalau 16 ribu dibagi 11, nanti masing-masing hanya mengelola 1.400 penerima manfaat,” kata Nanik yang juga sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk Pengelolaan MBG.
Di tengah kekhawatiran akan berkurangnya kuota dan potensi dampak terhadap tenaga kerja relawan, Nanik memastikan solusi telah disiapkan oleh internal BGN. Honor relawan tetap bisa dibayarkan melalui skema khusus.
“Saya sudah mendapat solusi dari Pak Sony Sonjaya (Wakil Ketua BGN Bidang Sistem Tata Kelola), setelah berdiskusi semalaman dengan para pimpinan BGN, bahwa untuk honor relawan dapur bisa memakai mekanisme at cost,” jelas Nanik.
Mekanisme at cost memungkinkan penggantian biaya sesuai pengeluaran riil berdasarkan bukti sah, tanpa margin keuntungan. Dengan sistem ini, keberlangsungan kerja para relawan tetap terjaga meski terjadi penyesuaian skala pelayanan.
Tak hanya itu, cakupan penerima manfaat MBG juga justru semakin luas. Dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, MBG kini mencakup tenaga pendidik, guru swasta, tenaga honorer, ustadz pesantren, santri pesantren salaf non-Kemenag, hingga kader PKK dan Posyandu.
Di balik seluruh kebijakan tersebut, tersimpan pesan besar dari Presiden Prabowo Subianto tentang keadilan pangan.
“Ketika program MBG ini dirancang, Pak Prabowo ingin seluruh siswa bisa makan makanan bergizi agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Jangan sampai ada anak Indonesia yang tidak bisa makan. Beliau bahkan menginginkan agar semua orang miskin, disabilitas, para lansia, anak-anak putus sekolah, anak jalanan, anak-anak pemulung, semua menjadi penerima MBG,” tambah Nanik.
Di tengah dinamika penyesuaian kuota, polemik sebaran dapur, hingga perbaikan tata kelola, satu pesan BGN kini terdengar jelas, yaitu program MBG tidak boleh hanya mengenyangkan perut anak-anak Indonesia, tetapi juga harus menjaga denyut ekonomi rakyat kecil yang menghidupkan dapur-dapur kebaikan itu. (her)
