INDOPOSCO.ID – Di tengah percepatan teknologi global, Indonesia menegaskan diri sebagai salah satu kekuatan digital paling dinamis di Asia. Pemerintah memastikan bahwa transformasi digital bukan sekadar jargon, tetapi strategi memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan peran Indonesia di panggung internasional, termasuk melalui proses aksesi menuju keanggotaan penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
Keselarasan sebagian besar regulasi nasional dengan standar OECD membuat Indonesia semakin siap mengoptimalkan panduan organisasi tersebut, terutama di bidang keuangan digital dan kecerdasan buatan.
Hal ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai Gross Merchandise Value (GMV) hampir USD100 miliar pada 2025, didorong oleh ekspansi e-commerce. Transaksi pembayaran digital pun diperkirakan meningkat 27 persen menjadi USD538 miliar, bahkan berpotensi menembus USD1 triliun pada 2030.
Dalam forum “OECD Asia Roundtable on Digital Finance 2025” yang berlangsung virtual dari Bali, Senin (1/12/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan urgensi kerja sama lintas negara.
“Di tingkat regional, Indonesia mendorong integrasi digital melalui ASEAN DEFA, yang diproyeksikan akan menciptakan ekonomi digital regional senilai USD2 triliun pada 2030. Negosiasi telah mencapai kemajuan substansial dan ditargetkan selesai di awal 2026 pada Keketuaan Filipina, dengan penandatanganan resmi di akhir tahun tersebut,” ujar Airlangga.
Airlangga juga menyinggung langkah maju dalam hubungan digital Indonesia–Eropa. “Indonesia juga telah menyelesaikan ketentuan perdagangan digital di bawah IEU-CEPA, yang membuka peluang baru untuk meningkatkan daya saing dan penciptaan lapangan kerja,” sambungnya.
QRIS menjadi salah satu fondasi inklusi digital yang paling menonjol, mencatat pertumbuhan transaksi 148% secara tahunan, melayani 39 juta merchant dan 58 juta pengguna. Capaian ini menunjukkan pergeseran besar perilaku pembayaran masyarakat.
Menyambut peluncuran laporan baru OECD terkait regulasi AI di sektor keuangan, Airlangga menyampaikan apresiasinya.
“Untuk itu, saya dengan hangat menyambut seluruh peserta OECD Asia Roundtable on Digital Finance 2025 di Bali dan mengucapkan selamat kepada OECD atas peluncuran ‘Regulation of AI in Finance in Asia Report’. Saya berharap forum ini memperkuat kolaborasi global dan regional di bidang keuangan digital dan AI, serta berkontribusi pada agenda strategis OECD,” ungkapnya.
Indonesia memperkuat pondasi kecerdasan buatan melalui konsep 4C—connectivity, computing capacity, context, dan competence. Upaya dilakukan lewat perluasan jaringan serat optik, insentif untuk pusat data domestik, pengembangan AI lokal seperti Sahabat-AI, serta peningkatan kompetensi talenta digital melalui pelatihan dan kolaborasi global.
Investasi swasta di sektor AI menunjukkan tren positif, mencapai USD91 juta sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2025. Lebih dari 56 persen pekerja pun percaya AI akan mendorong produktivitas, menempatkan Indonesia sebagai pasar AI potensial terbesar keempat di Asia.
Peran sektor keuangan dianggap vital dalam mengakselerasi inklusi digital. “Selain itu, sektor keuangan juga harus berinovasi. Aplikasi AI skala kecil dapat memperluas akses ke perbankan digital, keuangan mikro, dan perangkat pendukung pembuatan keputusan UKM,” tambahnya.
Dengan arah kebijakan yang semakin jelas dan dukungan teknologi yang terus berkembang, Indonesia menatap masa depan ekonomi digital yang bukan hanya tangguh, namun juga inklusif dan berdaya saing tinggi, membuka peluang baru bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk tumbuh bersama dalam lanskap ekonomi baru. (her)
