INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bima, TNI/Polri dan pihak terkait memperkuat kesiapsiagaan mengevakuasi warga menyusul status Gunung Sangeangapi naik dari Level I (Normal) menjadi Level II (Waspada) mulai Jumat (22/11).
Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi mengatakan langkah kesiapsiagaan setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan laporan khusus Nomor 143/GL.03/BGL/2025 pada 22 November 2025, yang menyatakan kenaikan status Gunung Sangeangapi dari Level Normal menjadi Waspada.
“Menindaklanjuti itu kami menggelar rapat membahas upaya mitigasi dan langkah penanganan potensi dampak peningkatan aktivitas vulkanik,” ujarnya melalui pernyataan diterima di Mataram, Minggu.
Hingga Minggu, Gunung Sangeangapi masih berada pada status Level II (Waspada). Masyarakat, pengunjung, dan wisatawan diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah utama, serta wilayah sektoral timur-tenggara hingga garis pantai sejauh 6,5 kilometer.
“Meski demikian, sekitar 150 warga masih beraktivitas seperti bertani, berkebun, beternak, dan melaut di luar radius terlarang tersebut,” kata dia.
BPBD Kabupaten Bima bersama Camat Wera dan Kepala Desa Sangeang telah melakukan identifikasi kondisi masyarakat yang masih berada di sekitar kawasan rawan, sekaligus melaksanakan sosialisasi terkait kesiapsiagaan evakuasi.
Selain itu, dukungan logistik juga diberikan, termasuk bingkisan Gubernur NTB untuk Tim Siaga Bencana Vulkanologi, serta pembagian masker kepada Kepala Desa Sangeang sebagai langkah antisipasi abu vulkanik.
Dalam skema pembagian tugas evakuasi apabila status meningkat ke Level III (Siaga) hingga Level IV (Awas), sejumlah instansi disiagakan, termasuk SAR Bima, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta BPBD Kabupaten Bima.
“Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB juga memastikan dukungan sumber daya untuk memperkuat kesiapsiagaan,” tegas Ahmadi.
Selain itu, sejumlah peralatan evakuasi telah dalam kondisi siaga, meliputi speed boat milik Pos SAR Bima, Polairud Bima, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bima, serta perahu boat KSDA Sangeang. Sarana pengungsian seperti tenda dari BPBD Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Provinsi NTB juga telah disiagakan.
“Dapur umum dan perlengkapan kesehatan disiagakan oleh BPBD, TNI, Polri, dan Dinas Sosial, sementara kebutuhan logistik pengungsi ditangani oleh BPBD NTB, BPBD Kabupaten Bima, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, dan PMI NTB,” katanya.
Ahmadi menyatakan pemerintah berharap proses mitigasi dapat berjalan efektif untuk meminimalkan risiko bagi masyarakat di sekitar Gunung Sangeangapi apabila terjadi peningkatan aktivitas vulkanik. (bro)
