INDOPOSCO.ID – Di tengah dinamika kebijakan pendidikan nasional, sebuah pesan sederhana dari Presiden Prabowo Subianto memantik dukungan luas. Seruan agar siswa tidak lagi dikerahkan untuk menyambut kedatangan pejabat dinilai sebagai langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar pada dunia pendidikan.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio menjadi salah satu yang menyambut baik arahan tersebut. Menurutnya, perhatian presiden terhadap perlindungan jam belajar menunjukkan keberpihakan yang jelas pada kepentingan siswa.
“Setuju itu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo untuk mengembalikan siswa-siswi kembali belajar, kembali ke sekolah dan tidak terlibat acara-acara seremonial yang sangat mungkin menyita jam belajar mereka,” ujar Hendri melalui gawai, Jumat (21/11/2025).
Pria yang akrab disapa Hensa itu menilai kebijakan yang tampak sederhana tersebut sejatinya menyentuh persoalan mendasar, yakni kualitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa kebiasaan melibatkan siswa dalam penyambutan pejabat bukan hanya membuang waktu belajar, tetapi juga mengaburkan prioritas utama sekolah.
“Yang seperti ini mungkin tampak seperti hal kecil, tapi bisa berpengaruh ke hal yang lebih besar. Pak Prabowo bisa jadi berharap mereka agar lebih fokus konsentrasi belajar saja dan tidak sibuk ikuti seremonial penyambutan itu sehingga bisa lebih fokus menerima pendidikan dan menjadi lulusan yang berkualitas,” jelasnya.
Hensa kemudian mengaitkan arahan presiden dengan Asta Cita ke-4, yang memuat visi besar mengenai penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan unggul, penguasaan teknologi, pembangunan kesehatan, olahraga, hingga pemberdayaan beragam kelompok masyarakat. Bagi Hensa, melindungi jam belajar anak adalah pondasi untuk mewujudkan visi tersebut.
“Jika jam belajar anak-anak terus terganggu hanya untuk acara seremonial, maka cita-cita membentuk generasi emas yang unggul dan berdaya saing akan sulit tercapai,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Hensa menilai contoh yang diberikan presiden semestinya menjadi rujukan bagi seluruh pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, budaya meminta sambutan meriah seharusnya diakhiri demi kepentingan yang lebih besar.
“Yang paling penting, contoh ini harus menjadi standar baru bagi semua menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat negara lainnya. Jangan lagi ada kultur ‘kegenitan’ pejabat yang merasa harus disambut meriah dengan barisan siswa, drum band, atau kerumunan massa hanya untuk memuaskan ego sesaat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kunjungan kerja seharusnya sarat substansi, bukan sekadar panggung untuk pencitraan.
“Kunjugan kerja itu semestinya substansial, memeriksa dan memastikan langsung program pemerintah serta mendengar keluhan masyarakat. bukan sekadar datang untuk difoto dan dipuja,” terangnya.
Hensa optimistis, jika seluruh pejabat mengikuti keteladanan ini, maka ruang belajar anak akan kembali utuh dan cita-cita pembangunan SDM Indonesia akan bergerak lebih cepat.
“Jika semua pejabat mengikuti teladan ini, maka waktu belajar anak-anak benar-benar terlindungi dan fokus negara pada peningkatan kualitas SDM seperti yang tertuang dalam Asta Cita akan terwujud nyata di lapangan,” tutup Hensa. (rmn)
