INDOPOSCO.ID – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga) mengikuti “Presentasi Uji Publik Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025” yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (20/11/2025).
Paparan disampaikan langsung oleh Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol. Admin., Ph.D. didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Sunarto, serta tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemendukbangga/BKKBN.
Adapun sebagai panelis dalam uji publik tersebut adalah Komisioner KIP Gede Narayana, Dosen UNHAN Dedy Ghazi Elsyaf, dan Anggota Badan Pengawas KIP Danardono Siradjudin.
Dalam sesi yang sama, turut hadir peserta dari Universitas Andalas, Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI), serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam paparannya, Prof. Budi menegaskan bahwa Kemendukbangga/BKKBN berkomitmen untuk mendukung keterbukaan informasi guna mencapai Indonesia Emas 2045, dengan menghadirkan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses.
“Pada prinsipnya, kami melaksanakan keterbukaan informasi dengan tujuan untuk mendukung Presiden untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dengan segala aspek yang tercakup di dalam RPJP yang menaungi dari sisi SDM, ekonomi, pembangunan yang merata dan inklusif serta negara yang demokratis, kuat, dan bersih,” ujar Prof. Budi.
Ia pun memaparkan fokus penanganan dan isu strategis kementerian, pertama, dari sisi kependudukan yang mencakup bonus demografi, pengendalian pertumbuhan penduduk, disparitas pembangunan berbasis kependudukan, dan persebaran penduduk.
“Sedangkan pada sisi pembangunan keluarga, kita menangani persoalan yang berkaitan dengan pernikahan dini, kesehatan ibu dan anak, peran ayah dan keluarga, stunting,” tambahnya.
Selain itu, fokus penangan Kemendukbangga/BKKBN juga mencakup peningkatan kualitas lansia. Prof. Budi mengatakan bahwa Indonesia memasuki fase ageing population, di mana jumlah penduduk lansia presentasenya semakin besar, dan di tahun 2045 dapat mencapai 30 persen dari keseluruhan populasi.
“Kita harus mengantisipasi agar pengalaman seperti di negara lain, Jepang misalnya itu tidak terjadi di negara kita. Oleh karena itu kita mengerahkan segala macam informasi yang kita miliki untuk mengatasi dua fokus penanganan dan isu strategis kementerian,” kata Prof. Budi.
Prof. Budi menekankan bahwa Kemendukbangga/BKKBN berupaya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan pembangunan keluarga berkualitas dalam rangka kapitalisasi bonus demografi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Inovasi dan Layanan Inklusif
Sebelumnya, Kemendukbangga/BKKBN meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif tahun 2022 dan 2023, berlanjut meraih predikat serupa pada tahun 2024 dengan memperoleh nilai 95,45 dan menyandang predikat Informatif. Prof. Budi pun berharap agar nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun ini akan melampaui, atau paling tidak sama dengan nilai tahun sebelumnya.
Salah satu inovasi Kemendukbangga/BKKBN yang mendukung keterbukaan informasi yaitu Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang terdiri dari 4 modul, yaitu modul pendataan keluarga, modul pengendalian lapangan, modul pelayanan kb, dan modul keluarga berisiko stunting.
“SIGA digunakan untuk memetakan data keluarga di seluruh Indonesia, ‘by name by address’ yang bisa diakses oleh semua pihak, namun dalam mengakses data ini perlu memastikan cyber securitynya jalan, sehingga membutuhkan izin terlebih dahulu,” jelas Prof. Budi. (ney)
