INDOPOSCO.ID – Rombongan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Subulussalam, Banda Aceh, Senin, (17/11/2025).
Kunker yang dipimpin oleh Ketua BAM DPR-RI, Ahmad Heryawan itu, untuk meninjau langsung konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Kunker tersebut merupakan tindaklanjut Wali Kota Subulussalam bersama Tim GTRA menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR RI terkait persoalan agraria pada bulan September lalu.
Setibanya di Subulussalam, sebagaimana keterangan pers yang diterima INDOPOSCO.ID, Wali Kota H Rasyid Bancin (HRB) dan Wakil Wali Kota Nasir langsung membawa rombongan BAM ke lokasi Divisi I PT Laot Bangko di Kampong Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, salah satu titik konflik yang selama ini dikeluhkan warga.
Di lokasi, pimpinan dan anggota BAM DPR-RI berdialog langsung dengan masyarakat yang mengaku menjadi korban pencaplokan lahan. Warga menyampaikan bahwa berdasarkan peta yang ditunjukkan oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), lahan mereka pada izin HGU lama PT Laot Bangko berada di luar konsesi. Namun setelah pembaruan izin HGU pada 2019, lahan warga justru masuk ke dalam kawasan HGU perusahaan.
Akibatnya, masyarakat kehilangan kejelasan status kepemilikan dan tak bisa mengurus sertipikat karena lahan mereka kini berada dalam konsesi perusahaan.
“Dulunya Pak, Divisi I ini tidak masuk HGU. Tapi saat perpanjangan HGU kok jadi masuk. Tolong Pak, mohon revisi HGU Laot Bangko ini,” ujar Riki, salah satu perwakilan warga.
Selain pencaplokan lahan, warga juga mengeluhkan tindakan pemortalan jalan oleh pihak perusahaan yang membatasi akses petani menuju kebun. Kondisi tersebut dinilai merugikan banyak warga karena jalan itu merupakan satu-satunya akses yang biasa digunakan masyarakat.
“Banyak petani dirugikan oleh aksi pemortalan jalan itu,” kata Darmono, Ketua BPK Desa Penuntungan dalam kesempatan itu.
Warga turut melaporkan aktivitas pembuatan parit batas oleh perusahaan yang dianggap mengganggu akses dan dilakukan tanpa melibatkan pihak terkait, terutama karena menyangkut kejelasan tapal batas HGU.
Ketua BAM DPR-RI, Ahmad Heryawan, menanggapi seluruh aduan warga dengan serius. Ia menegaskan BAM akan menampung semua aspirasi untuk ditindaklanjuti pada tingkat pusat.
Usai meninjau lokasi konflik, rombongan BAM DPR-RI bersama Wali Kota Subulussalam melanjutkan rapat koordinasi di Kantor Wali Kota bersama Forkopimda, anggota DPRK, Sekda, staf ahli, camat, kepala mukim, kepala desa, serta Kantor Pertanahan.
Warga berharap kunjungan BAM DPR-RI dapat menjadi jalan penyelesaian agar konflik tidak berkepanjangan. Pasalnya, akibat perselisihan agraria ini, tidak sedikit masyarakat yang dilaporkan ke aparat penegak hukum oleh pihak perusahaan dengan berbagai tuduhan. (dil)
