INDOPOSCO.ID — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Aliansi Pinogu Merdeka, masyarakat mengeluhkan kehidupan mereka yang terjebak di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, sehingga sulit memperoleh akses pembangunan akibat status enclave hutan.
Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan, pihaknya memahami dan menaruh perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Ia menilai, problem yang dihadapi warga Pinogu menyentuh sisi kemanusiaan dan perlu segera direspons oleh pemerintah.
“Masalah ini paling menyentuh nurani, karena menyangkut hak hidup manusia. Hutan itu ada untuk manusia, bukan manusia untuk hutan,” tegas Aher sapaan akrabnya dalam rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Menurut laporan yang diterima BAM DPR, empat dari lima desa di Kecamatan Pinogu masih berada dalam kawasan konservasi, sementara hanya Desa Pinogu Permai yang telah dikeluarkan dari wilayah hutan.
“Empat desa lainnya harus segera dikeluarkan dari kawasan hutan agar masyarakat bisa hidup tenang dan mengelola lahannya secara legal. Mereka sudah bermukim di sana jauh sebelum ada penataan kehutanan,” ujar legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Aher menegaskan, penataan kawasan hutan tidak boleh mengorbankan kehidupan manusia yang telah lama menetap di wilayah tersebut. Semangat konservasi, kata dia, harus berjalan beriringan dengan keberlangsungan sosial masyarakat.
“Penataan kawasan hutan memang penting dan kita dukung, tapi pada saat yang sama, orang-orang yang hidup di sana harus diselamatkan. Tujuan utama keberadaan hutan adalah untuk kepentingan manusia,” imbuhnya.
Selain status kawasan, BAM DPR juga menyoroti akses infrastruktur dan ekonomi di Pinogu yang masih tertinggal. Aher menyebut, hingga kini jalan penghubung antara Kecamatan Pinogu dan pusat Kabupaten Bone Bolango belum sepenuhnya terbangun sejak Indonesia merdeka.
“Jalan dan transportasi adalah kunci pergerakan orang dan barang. Warga punya hasil kebun, punya kopi, tapi tidak bisa dibawa ke pasar karena jalan rusak dan terbatas,” ujar mantan Gubernur Jawa Barat itu.
Sebagai tindak lanjut, BAM DPR RI akan mendorong koordinasi lintas kementerian—termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian PUPR, serta Kementerian Dalam Negeri—untuk mencari solusi komprehensif bagi masyarakat Pinogu.
“Kami akan dorong koordinasi antar-kementerian agar status kawasan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat bisa diselesaikan secara menyeluruh,” tandasnya.
Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan Aliansi Pinogu Merdeka, unsur pemerintah daerah, serta sejumlah anggota BAM DPR RI lintas fraksi. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan lima butir aspirasi utama, di antaranya permintaan agar empat desa dikeluarkan dari kawasan taman nasional, pembangunan jalan, serta pendirian SMK Kehutanan di wilayah mereka. (dil)
